Minta Pemerintah tidak Tebang Pilih, 200 Ribu Nakes Honorer Tuntut Kejelasan

JAKARTA – Ratusan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Kesehatan Honorer Indonesia (ATKHI)  mendatangi Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (18/10/2022).

Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah soal status pegawai BLUD yang tidak diikutsertakan dalam pendataan non ASN tahun 2022.

Ketua ATKHI Ajang Mohammad Miftahul Falah menyatakan 200 ribu tenaga kesehatan honorer seluruh Indonesia minta agar dimasukan ke dalam Database Non ASN 2022.

“Jangan Tebang Pilih dong!," tegasnya.

Ajang menyampaikan, pemerintah sedang melakukan pendataan non ASN untuk pemetaan non ASN dilingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini didasari SE Menpan RB  No B/1511/M.SM.01.00 tanggal 22 Juli 2022 yang menyebutkan  bahwa salah satu syarat  pendataan non  ASN yaitu memiliki masa kerja minimal satu tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan sistem penggajianya bersumber dari  APBN/APBD.

"Bagaimana kebijakan terhadap non ASN yang bekerja di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) seperti kami yang penggajiannya bersumber dari Mata Anggaran Barang dan Jasa (MAK) 52 sesuai Permenkeu No 102/PMK/2014," ujarnya.

Padahal menurutnya, yang tertuang dalam   KEPMENDAGRI No 050-5889-2021, untuk belanja pegawai BLUD ada pada Anggaran Barang dan Jasa (MAK) 51 di APBD/APBN.

Ia menyampaikan jika pemerintah berkomitmen untuk melakukan pendataan  non ASN seharusnya tidak tebang pilih dalam melakukan pendataan non ASN pada sistem Aplikasi BKN. Karena hampir seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah baik puskesmas maupun RSU di Indonesia merupakan BLUD.

"Dan non ASN yang ada di pelayanan kesehatan tersebut sudah bekerja sebelum adanya BLUD. Seharusnya jangan tebang pilih," tegasnya.

Menurutnya, tenaga kesehatan non ASN yang jumlahnya 200 ribu lebih yang tersebar diseluruh Indonesia, saat ini telah berkontribusi besar ikut serta dalam pembangunan dan pertahanan bangsa di bidang kesehatan.Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan rakyat dari desa-desa, puskesmas sampai RSU yang saat ini berstatus BLUD.

"Seperti pada masa COVID-19, ada 2.087 orang tenaga kesehatan yang gugur dalam bertugas. Pemerintah jangan abaikan nasib tenaga kesehatan non ASN," tegasnya.

Sekali lagi Ajang menyampaikan agar pemerintah jangan diskriminatif terhadap non ASN yang bekerja di rumah sakit BLUD dalam pendataan non ASN, hanya dengan dalih perbedaan sistem penggajian.