Mendag Janji 'Banjiri' Lampung dengan Minyak Goreng
DEDI ROHMAN
BANDARLAMPUNG – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan masih menemukan minyak goreng di Lampung di jual datas harga eceran tertinggi (HET).
"Saya kemarin sudah keliling. Alhamdulillah harga-harga di Lampung cukup relatif stabil, hanya masih ada di beberapa tempat yang menjual minyak goreng dengan harga 15 sampai 16 ribu dari yang seharusnya 14 ribu,” ujar Zulhas --sapaan Zulkifli Hasan-- saat berdialog bersama Gubernur dan Bupati serta Wali Kota se-Lampung, di Bandarlampung, Selasa (12/7/2022).
Zulhas berjanji akan ‘membanjiri’ Lampung dengan minyak goreng agar harga kembali normal.
"Kita saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, oleh karenanya saya diminta Pak Presiden untuk menjaga stabilitas harga," ucapnya.
Zulhas menjelaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak ringan. Karena saat ini masih terjadi krisis dunia, diantaranya disebabkan oleh gagal panen gandum di beberapa negara seperti Amerika dan Australia.
“Kemudian perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dan lain sebagainya yang pada akhirnya berpengaruh pada stabilitas harga-harga,” ujar dia.
Terkait aplikasi SIMIRAH, menurut Mendag, peraturan pada aplikasi tersebut dibuat untuk meminimalisir kebocoran, tapi dapat dilakukan pengecualian pada kondisi tertentu.
"kita akan lakukan relaksasi sehingga ada kelonggaran untuk Provinsi Lampung, mungkin dengan fotocopy KTP saja sudah cukup, sehingga dalam waktu dekat minyak di Lampung bisa segera stabil," pungkasnya.
Sementara, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa sejak beberapa waktu lalu Pemprov Lampung telah bekerja keras dengan terus berupaya menjaga kestabilan harga dan stok bahan baku, terutama dalam menjamin kesediaan stok minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
Selain itu, Pemprov Lampung juga melakukan penguatan pasar dalam negeri melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
"Untuk mendukung gerakan tersebut, Pemprov Lampung telah memberikan berbagai stimulus baik dari segi kebijakan maupun dukungan anggaran, sebagai upaya pemberdayaan UKM daerah yang unggul, sehingga bisa mengurangi penggunaan produk impor," tegas Arinal.
