LMND Bandar Lampung Dukung SMA Siger Sebagai Wujud Pendidikan Ilmiah, Gratis dan Demokratis untuk Rakyat

Bandarlampung - Monologis.id. LMND Eksekutif Kota Bandar Lampung menyoroti sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung yang memperkeruh persoalan SMA Siger.  Marco Fadillah Ketua LMND Eksekutif Kota Bandar Lampung  pada jumat (06/02/2026) menyatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung dalam tindakan nya telah melenceng dari misi Gubernur Provinsi Lampung yakni “Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif ”.

Padahal seperti yang kita ketahui bersama, salah satu cara yang paling efektif untuk memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif adalah dengan mempermudah akses pendidikan kepada semua golongan terutama golongan marjinal.

“Kita bersama-sama mengetahui bahwa untuk memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif sesuai dengan misi gubernur, cara yang paling efektif adalah dengan mengusahakan akses pendidikan yang gratis. Program sekolah siger merupakan inisiasi yang cukup efektif dari Pemerintah Kota Bandar Lampung" Paparnya.

Kehadiran SMA SIger di Bandarlampung, Menurut Marco Fadilah sebagai langkah dalam mempercepat capaian misi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengupayakan akses pendidikan gratis bagi kaum marjinal.

"karena itu kami mempertanyakan tindakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung yang kontradiktif terhadap misi gubernur serta patuh terhadap persoalan administratif yang remeh temeh dibandingkan konsen terhadap persoalan yang prioritas.” ujarnya.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sebanyak 75.219 siswa di Provinsi Lampung putus sekolah sepanjang tahun 2024. Angka ini bukanlah angka yang kecil dan perlu intervensi lebih pemerintah terhadap persoalan pendidikan.

"Kita bersepakat tidak ingin kejadian seorang anak yang bunuh diri akibat tidak mampu membeli alat gambar sebesar Rp10.000 di NTT terjadi berulang di Lampung atau daerah mana pun di Indonesia, ini  Peristiwa yang terjadi akibat kemiskinan struktural dan minimnya jaminan akses pendidikan masyarakat marjinal ini bisa terjadi akibat kurangnya peran pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi dan pendidikan" tegasnya

Atas dasar fakta diatas, Josua Sitoris Sekretaris LMND Ekskutif Kota Bandar Lampung menentang sikap pengecut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung. LMND Bandar Lampung menilai bahwa kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung lebih tunduk pada persoalan administratif dibandingkan mempertimbangkan semangat filosofis dalam mewujudkan akses pendidikan yang gratis.

“SMA Siger adalah tempat tergapai nya mimpi para anak di Bandar Lampung yang kesulitan dalam mengakses pendidikan. SMA Siger adalah bank harapan bagi kaum miskin kota yang ingin menuntut ilmu. jangan hanya karena administrasi akses rakyat pada pendidikan jadi berkurang" ungkapnya

Maka program SMA Siger ini harus kita dukung bersama daripada mempersoalkan masalah administratif.  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung sebagai bagian dari pemerintah provinsi yang juga representasi pemerinta pusat harusnya tidak mempersulit dalam izin operasional.

"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung harusnya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam percepatan perjuangan Gubernur Provinsi Lampung dalam mewujudkan pendidikan gratis.” Pungkasnya Josua Sitorus (Sekretaris EK LMND Bandar Lampung).