KPU Lampung Timur Didesak Jelaskan Penolakan Dawam-Ketut

BANDARLAMPUNG-Akademisi Universitas Lampung (Unila), Dedy Hermawan, meminta KPU Lampung Timur menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait keputusannya yang disinyalir menolak pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Dawam Raharjo dan Ketut Erawan.
"Dengan penjelasan tersebut, maka publik akan menilai apakah keputusan tersebut sudah sesuai belum dengan nilai, norma, dan aturan tentang Pilkada," kata Dedy Hermawan kepada monologis.id, Minggu (8-9-2024).
Selain itu, wakil Dekan Fisip Unila ini mengatakan, Bawaslu Lampung Timur harus proaktif melakukan tugasnya untuk mengusut peristiwa tersebut.
"Masalah ini peristiwa yang kontra dengan spirit membangun demokrasi, jangan sampai hal teknis menghambat upaya tersebut. Semua perlu diperiksa, apakah ini problem teknis atau kebijakan. Pelaksanaan pilkada sebaiknya ditunda dulu, sampai semua permasalahan selesai," ungkapnya.
Akademisi unila lainnya, Bendi Juantara mengatakan, munculnya informasi kegagalan Dawam Raharjo dan Ketut Erawan dalam pendaftaran calonkada di Lampung Timur, tentu mengejutkan semua pihak.
Karena, lanjutnya, ditengah harapan pemilih, Lampung Timur memiliki variasi pilihan kandidat (tidak terbatas hanya pada calon tunggal) pasca-berpindahnya dukungan PDI Perjuangan, justru dihadapkan pada realitas calon tidak dapat mendaftar.
"Tentu hal ini dalam praktik pilkada jarang terjadi di Indonesia, sehingga ini akan menjadi atensi publik nasional," ujarnya.
Kemudian, ucapnya, pada prinsipnya harus meletakkan porsi substansi pilkada dalam mendorong konsolidasi demokrasi. Dimana kuasa rakyat dalam pemilu penting untuk menempatkan SDM dalam ranah kekuasaan. Bukan hanya sekadar stampel. Karena dampak dari keterpilihan kepala daerah nantinya penting dalam merealisasikan semua kepentingan rakyat.
“Jadi semua pihak harus berkolaborasi mendorong aspek demokrasi ini. Termasuk penyelenggara pemilu untuk cermat dan berhati hati dalam mengambil keputusan. Kita berharap nanti Bawaslu dapat merespon dengan tepat atas kasus ini," ungkapnya.
Ia berharap, jangan sampai ada pihak yang dirugikan yang pada akhirnya juga berdampak secara luas. Ia juga meminta agar kasus ini harus diawasi dan dikawal secara bersama-sama agar pilkada ini menjadi semakin berkualitas sesuai dengan harapan rakyat, dan legitimasinya menjadi kuat bagi kepala daerah terpilih untuk merealisasikan semua kepentingan rakyat.