Kisruh Gubernur Kalbar Vs LSM Tak Layak Dipertontonkan ke Publik

PONTIANAK – Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Lidik Krimsus RI Adi Normansyah menilai perang statemen antara Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji dengan Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kalbar Burhanudin Abdullah di media tak layak dipertontonkan ke publik.

Adi mengatakan, Gubernur harusnya lebih arif menyikapi tudingan LSM LAKI bukan justru menuding balik lembaga tersebut seperti yang diberitakan media-media di Kalbar.

“Pak Sutarmidji ini pernah menjadi Wakil Wali Kota Pontianak dua periode dan menjadi Wali Kota Pontianak juga dua periode, dengan prestasi yang sangat cukup gemilang dibidang politik, karir beliau dengan dukungan penuh dari seluruh elemen lapisan masyarakat Kota Pontianak yang mendukungnya seharusnya lebih bijak menyikapi persoalan tersebut,” ungkap Adi Normansyah didampingi pengurus Forum Wartawan dan LSM Kalimantan Barat, Syafarudin Delvin, Rabu (20/10).

Adi menjelaskan, persoalan bermula saat Ketua Umum LAKI Kalbar Burhanudin Abdulillah menuding dugaan korupsi pengadaan 12 unit mobil ambulance di Dinas Kesehatan Kalbar yang menelan anggaran Rp14 Miliar.

Gerah dengan tudingan itu, Gubernur Kalbar balik menuding Ketua Umum LAKI diduga menggelapkan dana retribusi Pasar Nipah Kuning yang terletak di Kota Pontianak Barat.

“Saat beliau (Sutarmidji) menjabat sebagai Wakil Wali Kota dan Wali Kota Pontianak, masalah restribusi pasar Nipah kuning tidak diangkat, mengapa sekarang baru diungkap?” sesal Adi.

Adi menilai tudingan Gubernur Kalbar ke LSM LAKI terkesan pembelaan dan pembenaran publik. Dia meminta, gubenur sebagai publik figur harus menjadi contoh pemimpin yang bijak dan arif.