Ketua DPRD Sumatera Barat Didesak Mundur

PADANG - Puluhan Mahasiswa yang tergabung didalam organisasi Pergerakan Milenial Minang (PMM) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Barat, Rabu (25/08).

Mereka menuntut DPRD menghentikan renovasi rumah dinas serta pembatalan pembelian baju dinas untuk anggota dewan dan meminta Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mundur dari jabatannya.

Aksi demo kelompok mahasiswa ini dimulai dari Ulak Karang menuju ke gedung DPRD Sumatera Barat. Dengan pengawalan dari aparat kepolisian, mahasiswa terus bergerak sambil meneriakkan yel-yel dan menyanyikan lagu padamu negeri.

Mahasiswa menuntut agar Supardi mau menerima mereka berdialog di dalam gedung dewan dan mau menandatangani surat pernyataan yang sudah di persiapkan oleh mahasiswa. Akan tetapi Supardi tidak mau menerima mereka di dalam gedung.

Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya Supardi meninggalkan lokasi demo dan masuk ke dalam gedung. Dan melanjutkan aksi di bahu jalan raya sambil memperagakan spanduk yang mereka bawa kepada pengguna jalan.

Fikri Haldi Ketua Umum PMM menilai Ketua DPRD tidak punya sense off crisis.

“Walaupun dana rehabilitasi bangunan sudah dianggarkan pada APBD 2021, tetapi pasti sebelum ditender dikonsultasikan kepada Ketua DPRD, Pasti ada ditanya tanya tentang kebutuhan ruangan/susunan ruangan dan segala macam, Jika ketua DPRD punya keberpihakan kepada masyarakat pasti dia akan menolak untuk dilanjutkan ke pelelangan oleh biro pengadaan barang dan jasa," ujar Fikri

Lalu karena anggaran yang tidak terpakai kemudian bisa dilakukan pergeseran disaat pembahasan APBD perubahan 2021 yang belum dilaksanakan.

"Data informasi yang kami peroleh justru pemerintah provinsi sedang melakukan penciutan belanja dinas agar tersedia anggaran untuk penanganan COVID-19," kata Fikri.

Menurutnya, jika dibatalkan semua belanja untuk pembangunan fisik rumah dinas dan kantor tentu uang tersebut bisa digunakan untuk membantu masyarakat.

"Sebaiknya Ketua DPRD jangan bersikap membodohi masyarakat, akui saja kalau beliau tidak punya sense of crisis. Ketua dprd terlalu bernafsu untuk menikmati fasilitas. Sikap seperti itu tidak pantas untuk menjadi moral force ditengah masyarakat. Ketua DPRD tidak layak untuk menjadi panutan masyarakat,” ungkap Fikri.

"Kalau ketua DPRD katakan siap meninggalkan rumah dinas, kami juga curiga jangan jangan itu adalah langkah memperoleh dana tunjangan perumahan yang memang di potong untuk pimpinan yang menggunakan fasilitas termasuk kendaraan dinas,” imbuhnya.

Menurutnya, Ketua DPRD tidak usah berpura-pura lagi karena masyarakat sudah sangat tersakiti dengan sikap serta stateman kepada publik yang berubah-ubah.

"Kami minta Ketua DPRD agar mengambil langkah mengundurkan diri karena dinilai telah merusak marwah legislatif itu sendiri," katanya.