Kemendes PDTT Gelar FGD dan Survei Lapangan di Pesisir Barat

PESISIR BARAT - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar kegiatan Focus Group Discusion (FGD) dan Survei Lapangan, dalam rangka penyusunan rencana induk pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi 2025-2045 di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Kegiatan yang dihadiri langsung Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal itu digelar di Lamban Apung Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (23/5/2023).

Turut hadir Plt. Sekkab Jon Edwar, Ketua Tim FGD Kemendesa PDTT Sudanar Budiono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Syaifullah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Suryadi, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Bank Lampung, perwakilan BUMDesa,  dan pelaku UMKM.

Agus Istiqlal mengatakan, pembangunan jangka panjang nasional kini telah memasuki tahap penyusunan untuk mencapai Indonesia emas 2045. Ditargetkan pada tahun 2045 indonesia sudah menjadi negara maju dengan terwujudnya empat pilar pembangunan nasional.

"Empat pilar itu yakni pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan,” papar Bupati.

Dijelaskannya, lingkup norma perencanaan, diperlukan konsep atau susunan perencanaan yang tersusun berdasarkan jangka waktu tertentu, dimulai dari rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Rencana induk ini merupakan perencanaan yang komprehensif jangka panjang mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

"Baik yang diamatkan dari RPJMN dan RPJPN maupun ultimate goals yang telah tertuang dalam undang-undang yang mengatur tentang perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan ketransmigrasian," jelasnya.

Tentunya, kata dia, sampai dengan grand design program atau kegiatan yang terpadu antar sektor tersebut. Rencana induk pembangunan perdesaan disusun guna mendorong perdesaan untuk menjadi lokus pembangunan untuk menjawab isu ketimpangan antar wilayah yang masih cukup tinggi. Peskbar merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi lokasi sampling dalam penyusunan rencana induk ini.

"Saya berharap agar semua satuan kerja perangkat daerah dalam jajaran Pemkab Pesisir Barat dan seluruh pihak berkepentingan lainnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan ini," ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, diharapkan rencana induk ini dapat menjadi arahan pembangunan perdesaan khususnya di Pesisir Barat untuk 20 tahun ke depan melalui program dan kegiatan prioritas yang berorientasi kepada masyarakat yang difokuskan pada percepatan pembangunan Kecamatan dan Desa (Pekon) yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, aksesibilitas dan infrastruktur masih sangat tertinggal dibanding daerah lainnya. (ADV)