Sebelum UU IKN keluar. AS lebih dulu datang memberikan dukungan pembiayaan. Chairman IDFC ( international Development Finance Corporation) bertemu dengan Jokowi. Anehnya selama proses IDFC dan kawan kawan bernegosiasi itu, tidak ada satupun pengamat ekonomi dan oposan yang teriak.
Oleh :Erijely *)
Hubungan Indonesia dan AS sejak era reformasi memang sangat kecil. Bahkan IMF dimana pemegang saham terbesar AS, tidak berbuat apa apa ketika jadi dokter krisis moneter tahun 1998. Ibu Mega kesal. Sampai di kick out dari Indonesia. Mengapa karena PHP mulu,. Janji akan bantu bailout BLBI, ternyata keluar uang hanya USD 1 miliar. Akhirnya terpaksa indonesia keluarkan obligasi Rekap untuk selesaikan BLBI.
Sebelum UU IKN keluar. AS lebih dulu datang memberikan dukungan pembiayaan. Chairman IDFC ( international Development Finance Corporation) bertemu dengan Jokowi. Sangking hebatnya. konsorsium IDFC ikut bergabung. Mantan PM Inggris Tony Blair & CEO Softbank Masayoshi Son jadi anggota dewan pengarah ibukota. Anehnya selama proses IDFC dan kawan kawan bernegosiasi itu, tidak ada satupun pengamat ekonomi dan oposan yang teriak. Apa pasal? Saya tahu para pengamat ahli oposisi diundang Adam S. Boehler CEO IDFC makan malam di Rumah Dubes AS.
Tapi nyatanya setelah bersemangat menjadi hero sebagai nvestor IKN, eh mereka bungkam begitu saja. Engga ada follow up nya. Apa pasal? Skema yang mereka ajukan ditolak Jokowi. Mereka maunya indonesia gadaikan SDA dan aset negara sebagai collateral. Saya termasuk yang keras mengingatkan soal skema itu. Saya pernah bertemu dengan mereka. Saya jelaskan faktor legal bahwa skema itu tidak mungkin jalan. Karena Jokowi engga mau gadaikan negara. Kalau mau, skema B2B, yang negara akan sedikan VGF. Jadi fair enough.
Sebelum UU IKN keluar. IDFC bersama gank sudah mundur. Setelah UU IKN keluar. Nah barulah pihak oposisi rame. Keluar issue bahwa IKN memberikan peluang asing masuk. Dan itu tidak jauh jauh. Yang jadi issue adalah CHina sebagai investor. Jadi sebenarnya, buruk lakunya AS itu menggunakan celah sistem demokrasi dengan berternak Proxy. Dan yang miris , para proxy itu hanya ditebar uang receh aja. Tapi mereka militan menjadi agitagor terhadap kebijakan IKN.
Padahal kalau mau ribut ya sebelum jadi UU. Beri masukan bagaimana seharusnya IKN itu. Kalau sudah jadi UU, sebagai warga negara seharusnya patuh saja. Makanya saya senyum aja ketika mereka sok idealis menolak pindahnya ibukota ke Kalimantan. Buktinya, setelah saweren uang receh uak sam berhenti mengalir, Mereka bubar. Sama saja dengan pasukan nasbung. Dah gitu.
*) Praktisi Bisnis dan Blogger Aktif