BLT, Antara yang Berhak dan yang Berharap

BLT, Antara yang Berhak dan yang Berharap

Oleh: Encep Supriadi*

Setiap mendengar kata BLT (Bantuan Langsung Tunai) saya langsung berfikir kepada sebab akibat,kenapa dan untuk apa . Pada era pemerintahan sebelumnya program BLT hadir ditengah kondisi masyarakat prasejahtera yang terbilang  tinggi dengan harapan program ini dapan menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tadinya prasejahtera menuju sejahtera. Pemerintah Mungkin menilai program bantuan - bantuan semacam ini efektif sehingga  dalam opini saya Program Keluarga Harapan  yang dilanjutkan hingga saat ini adalah transformasi dari BLT .

Ditengah tujuan yang baik dari pemerintah ternyata menimbulkan efek sosial sendiri ditengah masyarakat, masyarakat yang berhak (masuk dalam kriteria) dan dapat tentu menyambut dengan kegembiraan program pemerintah ini namun di sisi lain ada masyarakat yang belum belum berhak (diluar kriteria penerima) menjadi berharap, dan realitanya saat ini yang berhak mendapatkan program bantuan memang banyak tapi lebih banyak lagi yang berharap bantuan.

Upaya membangun mental masyarakat saat ini sangat penting apa lagi ditengah kondisi darurat baik dari segi kesehatan ataupun ekonomi saat ini.

Program BLT sementara yang dikeluarkan pemerintah saat ini adalah salah satu "jurus" pemerintah dalam upaya pemulihan dampak ekonomi dari wabah COVID 19 maka sifatnya sementara atau sampai masa pandemi ini berakhir.

Program yang baik dari pemerintah ini sangat di sayangkan banyak pihak- pihak yang membangun opini  yang sekilas positif namun ternyata  melemahkan mental Masyarakat ditengah kehidupan sosial yang belum normal saat ini.

Beragam opini terkait BLT  berseliweran di sosial media akhir- akhir ini, "yang tidak dapat BLT harap melapor" , "Semua keluarga dapat Bantuan" , "Kata Jokowi BLT sudah cair tapi ko belum sampe kerumah", "Provinsi lain dapet sembako rata ko di tempat kita hanya beberapa yang dapet BLT" dan masih banyak lagi opini lainnya.

Opini- Opini diatas sepintas bagus dan bernada kritis , namun bagi ketika kita lihat lebih dalam opini - opini tersebut justru membuat masyarakat menjadi down secara mental ditengah kondisi saat ini sehingga yang terbawa dengan opini ini akan berharap bantuan , bantuan dan bantuan.

Untuk membendung berkembang nya opini negatif dimasyarakat yang berpotensi terjadi nya gejolak sosial , maka turun nya BLT terkait COVID 19 harus disertai sosialisasi dan pencerdasan yang masif dari semua pihak termasuk kita melalui apapun medianya .

Kita harus mampu menjelaskan bahwa Dana BLT 600 ribu / KK selama 3 bulan berasal dari Dana Stimulan Kemensos dan Dana Desa (sesuai Permendes)

Porsi jumlah  penerima baik dari sumber dana stimulan Kemensos ataupun dana desa berdasarkan Basis data terpadu Kemensos dan  pendataan desa dan tidak semua Kepala keluarga menerima. Penerima BLT ini yang terdampak COVID 19 baik langsung maupun tak langsung ( segi kesehatan dan ekonomi).

Penerimaan BLT berdasarkan kriteria yang dikeluarkan pemerintah ada 14 Kriteria kelayakan yang sudah banyak di sosialisasikan kemensos, yang termasuk pada salah satu  point dari 14 kriteria itu berhak atas BLT.

Penerimaan BLT tidak boleh yang sudah menerima bantuan PKH, BPNT, dan Kartu prakerja serta BLT harus dalam bentuk dana sesuai namanya ( Bantuan Langsung tunai ) bukan dalam bentuk sembako.

Jika ada yang bertanya  Lho ko di Jakarta , di Bengkulu ada bagi bagi sembako juga bahkan setiap rumah dapat?  ( itu bukan BLT yang jadi  kebijakan nasional , itu tergantung Kepala daerah, bupati, walikota, gubernur yang mengalokasi kan bantuan lain d luar BLT yang menjadi program nasional, sumbernya dari mana ? ( Bisa jadi dari APBD, bansos provinsi atau CSR perusahaan ).

Tingkat percepatan penyaluran BLT tidak bisa d samakan secara nasional tergantung percepatan pendataan yang objektif disetiap  setiap kabupaten karena

semua pendataan berbasis komputerisasi dan aplikasi komputer jadi harus benar penulisan huruf dan angka untuk menghindari data eror , jadi bukan hanya setir foto copi kk dan ktp lalu bantuan turun semua harus di input di aplikasi komputer (jadi harap bersabar sebentar sampai data benar benar mutakhir karena yang d salurkan adalah uang negara tentu butuh pertanggungjawaban).

Jika dalam satu desa misal ada 1200 KK dalam satu desa tentu tak semua menerima BLT karena paling porsinya hanya 150-200 KK ( diluar PkH, BPNT dan kartu prakerja ), jadi jangan mudah terprovokasi bahwa semua KK pasti dapat, lebih baik kita yang mampu survive dari kondisi saat ini mensupport semua lapisan aparatur pemerintah agar BLT tersebut cepat tersalurkan dengan tepat sasaran.

Jika kita baca 14 kriteria penerima BLT, tentu kita yang mampu beli gadget harga 3 juta , kuota 150 rb perbulan, makan masih bisa 3 kali sehari , beras masih mudah kita beli, bensin motor masih bisa kita beli, hasil tani masih ada walaupun tidak seperti dalam kondisi normal adalah bukan dalam kriteria tersebut

Untuk yang masih mampu baiknya kita ikut membantu ( karena gotong royong itu Indonesia banget), yang harus di jaga jaraknya adalah fisik , bukan kemanusiaan.

Semoga kita bisa saling merenung, kritik yang membangun boleh tapi saling menyalahkan mari kita hindari apalagi menyalahkan dengan cara subjektif atau pakai ego politik jika ada aduan sampaikan dengan cara elegan dan objektif, bukan saling sindir di media sosial sehingga bukan hanya menimbulkan jarak secara fisik saja tapi juga meretakkan silaturahmi.

Saling iri dengan bantuan yang turun ( ko dia dapet saya tidak) membuat kita bermental "pengharap bahkan peminta " atau mungkin kita belum banyak bersyukur ..

Ingat uang 600 ribu per bulan tak bisa membayar kerukunan bersaudara, bertetangga dan bermasyarakat, jangan sampai wabah ini berakhir namun gejolak sosial terus berlanjut.

Semoga Allah segera pulihkan kondisi negeri ini seperti sediakala.

*Ketua Komunitas Peduli Generasi, Pemuda Pelopor Nasional 2019