Bima Arya Ingatkan Ancaman Serius di Balik Bonus Demografi

BANDAR LAMPUNG — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagr) Bima Arya Sugiarto melontarkan peringatan keras terkait masa depan pembangunan nasional, khususnya dalam memanfaatkan bonus demografi yang dinilai masih rawan gagal.

Dalam Seminar Nasional BKS PTN Barat di Universitas Lampung, Jumat (17/4/2026), Bima menegaskan bahwa narasi besar seperti “Indonesia Emas” berpotensi hanya menjadi slogan jika tidak dibarengi langkah konkret.

“Pertanyaannya, apakah bonus demografi ini akan menjadi kenyataan atau sekadar diksi yang nanti kita kenang,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, Indonesia memiliki peluang masuk lima besar ekonomi dunia dalam dua dekade ke depan. Namun peluang itu terancam jika tidak mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Menurut Bima, persoalan utama saat ini terletak pada lemahnya sinkronisasi kebijakan, minimnya penggunaan riset dalam pengambilan keputusan, serta tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.

“Tanpa kebijakan berbasis data dan riset, pembangunan hanya akan menjadi program simbolik tanpa dampak nyata,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan program pembangunan yang lebih bersifat seremonial ketimbang solutif, termasuk dalam isu lingkungan dan pengurangan emisi yang dinilai belum memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

Dalam konteks tersebut, Bima menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan dan inovasi untuk menjembatani kesenjangan antara data, kebijakan, dan implementasi di lapangan.

Sementara itu, Jihan Nurlela dalam forum yang sama menyoroti perlunya transformasi ekonomi daerah melalui hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat kedaulatan ekonomi.

Seminar ini menjadi pengingat bahwa tanpa perbaikan tata kelola kebijakan dan penguatan kolaborasi lintas sektor, bonus demografi yang dimiliki Indonesia justru berpotensi berubah menjadi beban pembangunan di masa depan.