APBD Terbatas, Pembangunan Tulangbawang Barat Belum Bisa Penuhi Keinginan Masyarakat

APBD Terbatas, Pembangunan Tulangbawang Barat Belum Bisa Penuhi Keinginan Masyarakat
Foto: Rosid/monologis.id

TULANGBAWANG BARAT – Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini, sulit untuk membangun sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

“Namanya membangun jangan harapkan sempurna dahulu. Kita harus berpikir maju, dengan begitu mudah-mudahan bisa membuahkan hasil yang memuaskan,” tegas Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat, Lampung, Zaidirina saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Tumijajar, Kamis (26/1/2023).

Dengan anggaran yang terbatas, Zaidirina mengajak seluruh elemen masyarakat di Tulangbawang Barat untuk selalu berinovasi dan kreatif supaya terus bisa membangun.

"Bagaimana kita bersinergi dengan anggaran-anggaran yang ada, baik itu dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dana desa untuk program-program yang harus kita jalankan diantaranya tentang bagaimana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.

Zaidirina menyatakan, pascawabah COVID-19, kita harus memikirkan tentang bagaimana mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi yang sempat tersendat.

Selain itu, Zaidirina juga menyampaikan, beberapa pencapaian seperti hasil penanganan stunting di Tulangbawang Barat dari 22,1 persen turun menjadi 16,4 persen pada 2022.

"Jadi dari target pemerintah pusat 18 persen, saat ini kita dibawahnya. Namun, hal ini menjadi PR kita bersama, bagaimana caranya di Tahun 2023 bisa di bawah angka 14 persen," ucapnya .

Dirinya juga menyampaikan, terkait dengan angka kemiskinan baik itu kemiskinan biasa maupun ekstrem harus segera diselesaikan. Meski pada 2022 lalu telah menunjukkan perbaikan yang sangat baik dalam arti adanya penurunan yang sangat signifikan.

Zaidirina mengungkap, dari semua keberhasilan kita itu bisa kita jadikan modal utama pada Tahun 2023 agar kita harus lebih giat, gigih lagi dalam bekerja. Dan untuk menyusun perencanaan 2024 nantinya bisa lebih terarah.

"Untuk dana desa, 20 persen dari anggaran tersebut diarahkan untuk ketahanan pangan, oleh karena itu ini harus kita sinergikan untuk program-program yang ada di APBD Kabupaten seperti keluarga Nenemo Mandiri Pangan dan Kandang, Kolam, Kebun (3K). Serta tak lama lagi kita akan membangun sentral ternak," pungkasnya .