Sekda Kota Metro: Reformasi Birokrasi Respon Pemerintah Terhadap Perubahan

METRO – Reformasi birokrasi merupakan respon pemerintah untuk secara bertahap menyesuaikan diri dengan perubahan. Sehingga, agenda reformasi birokrasi menjadi hal yang wajib untuk kita pahami dan dilaksanakan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, saat membuka sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan tindak lanjut evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Metro 2023.

Bangkit yang didapuk sebagai narasumber pada acara tersebut mengatakan, saat ini dunia telah memasuki era disrupsi (perubahan tatanan) yang artinya semua elemen harus segera melakukan penyesuaian diri.

“Termasuk manajemen pemerintahan yang harus ikut andil dalam menuju menghadapi era disrupsi," kata Bangkit di aula Pemerintah Kota Metro, Lampung, Rabu (25/10/2023).

Dia mengungkapkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro untuk dapat mengimplementasikan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Kolaborasi dan sinergi dari tiap unit kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi elemen penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja,” jelasnya.

Selain itu, Bangkit menuturkan bahwa diangkatnya isu permasalahan tematik kemiskinan, karena kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan suatu negara.

“Angka kemiskinan ekstrem Kota Metro pada tahun 2022 sudah berada pada angka 0,78% dan kita akan menuju tingkat kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024," ujarnya.

Untuk itu, diharapkan kepada seluruh OPD untuk bekerjasama dalam meningkatkan dan memperbaiki segala kurangan, sehingga nantinya hasil implementasi SAKIP RB Kota Metro dapat mengalami peningkatan.

"Hal ini juga berarti mengindikasikan bahwa kita telah mampu melakukan penyesuaian diri terhadap tuntutan perubahan manajemen pemerintahan,” terangnya.

Ia menekankan bahwa RB bukan hanya merupakan hal yang sepele yang pelaksanaanya hanya sebatas pemenuhan administrasi, melainkan perubahan secara bertahap atas sistem manajemen pemerintahan dengan harapan bahwa kita akan memiliki sistem pemerintahan kelas dunia pada tahun 2025.

“Sehingga dari setiap hasil evaluasi kita perlu menindak lanjuti catatan-catatan perbaikan yang diberikan oleh evaluator serta tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Metro Zaki Mubaroq berharap, hadirnya narasumber melalui via zoom tidak akan mengurangi makna maksud dan tujuan serta kesungguhan dalam mengimplementasikan SAKIP.

“Besar harapan kami Tahun 2021 kami Kota Metro dari C ke CC, RB nya naik menjadi B. Mudah-mudahan di Tahun 2023 ini bisa menjadi berkah kita semua sehingga SAKIP nya juga bisa naik menjadi, bukan B saja tetapi BB,” katanya.

Sehingga harapannya Kota Metro bisa mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah.

Sementara itu, Narasumber Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Ke Pengawasan Kementerian PANRB, Arif Lukman, menjelaskan bahwa kegiatan hari ini merupakan penajaman dari program pelaksanaan kegiatan yang relevan terhadap tagline, sehingga kita bisa mengenali permasalahan yang ada.

“Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang ada nanti bisa ditindaklanjuti sebelum waktu yang telah ditentukan, sehingga Kota Metro mendapatkan hasil penilaian yang baik terkait pelaksanaan reformasi dan birokrasi,” pungkasnya.