Cegah Karhutla, Tulangbawang Usulkan Drone Thermal

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk meningkatkan deteksi dini dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu upaya yang diusulkan adalah penggunaan drone yang dilengkapi kamera thermal untuk memantau titik panas secara lebih cepat dan akurat.

Usulan tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulangbawang Hariyanto dalam audiensi dengan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di ruang kerja Wakil Gubernur, Kamis (8/10/2026).

Hariyanto mengatakan pemantauan titik panas atau hotspot di wilayah Tulangbawang selama ini masih banyak mengandalkan data satelit. Menurutnya, data tersebut memiliki keterbatasan karena tidak selalu memberikan gambaran kondisi lapangan secara langsung.

“Harapan kami sebenarnya nanti kejadian apa, penanganan hotspot itu bisa lebih cepat,” kata Hariyanto.

Kebutuhan teknologi pemantauan tersebut dinilai penting karena sejumlah wilayah di Tulangbawang memiliki potensi karhutla, termasuk kawasan jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan ruas Jalan Lintas Timur.

Karena itu, BPBD Tulangbawang mengusulkan pengadaan drone dengan kamera thermal. Teknologi tersebut diharapkan mampu mendeteksi sumber panas lebih dini sehingga petugas dapat segera melakukan pengecekan dan penanganan di lapangan.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela merespons positif usulan tersebut. Ia mendorong agar kebutuhan peralatan dapat diupayakan melalui kolaborasi dengan perusahaan atau dunia usaha yang beroperasi di wilayah Tulangbawang.

Menurut Jihan, penggunaan kamera thermal pada drone juga berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan di luar penanganan karhutla, termasuk sektor pertanian.

“Jadi apa ekspor data dari kamera thermal mereka punya ke dinas,” ujarnya.

Pengawasan Perusahaan Diperkuat

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Riski Sofyan mengatakan penguatan sarana pemantauan harus dibarengi komunikasi antara perusahaan dan BPBD di daerah.

Menurut dia, teknologi hanya akan efektif apabila didukung sumber daya manusia serta mekanisme koordinasi yang jelas. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat segera ditindaklanjuti untuk mitigasi dan respons bencana.

Riski juga menyampaikan pihaknya telah melakukan penanganan terhadap kejadian kebakaran di wilayah konsesi perusahaan di Tulang Bawang. Salah satu lokasi bahkan telah dilakukan penyegelan sebagai bagian dari tindak lanjut temuan di lapangan.

Dia mengatakan berdasarkan pemantauan sistem SiPongi, sebelumnya terdeteksi titik merah dengan luasan cukup signifikan di wilayah tersebut. Kondisi itu menjadi perhatian karena terjadi pada periode rawan kebakaran.

“Karhutla sudah jadi perhatian Pak Prabowo langsung,” kata Riski.

Pemprov Lampung menilai pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, BPBD, DLH, dunia usaha, dan masyarakat. Penguatan sistem pemantauan diharapkan dapat mempercepat deteksi titik panas sehingga kebakaran bisa ditangani sebelum meluas.

Koordinasi lintas sektor tersebut akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun sistem pencegahan dan penanggulangan karhutla yang lebih terpadu di Lampung.