Rakor Tim Pembina GP2SP untuk Lindungi Pekerja Perempuan di Lampung

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat koordinasi (rakor) tim pembina Gerakan Perempuan Senat Produktif (GP2SP) 2023 di Ballroom Hotel Aston, Kamis (27/7/2023).

Dibuka Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Ria Andari mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, rakor tersebut untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesehatan serta perlindungan bagi pekerja perempuan di Provinsi Lampung.

Selain itu, rakor juga digunakan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas sekaligus membahas informasi, pengalaman dan pembelajaran yang baik sehingga GP2SP dapat berjalan dengan baik yang pada gilirannya mampu menjadikan perempuan di Provinsi Lampung semakin berjaya.

Seperti diketahui, saat ini pekerja perempuan hampir di semua sektor. Hampir 30% dari total pekerja adalah perempuan.

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 165 menyatakan bahwa pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan bagi tenaga kerja.

Pembentukan Tim Pembina GP2SP di Provinsi Lampung yang tertuang di dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/115/B.02/HK 2021.

Ria Andari menjelaskan bahwa hal ini merupakan upaya dari pemerintah, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja/buruh untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya perbaikan kesehatan pekerja/buruh perempuan.

Sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja dan kualitas generasi penerus.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Kegiatan Yulia menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada perusahaan yang telah melakukan GP2SP dalam rangka pemberian penghargaan baim tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi.

Selanjutmya untuk mewujudkan upaya perbaikan kesehatan pekerja perempuan sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja.

Peserta Rapat Koordinasi GP2SP merupakan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Juga diikuti kalangan BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, serta beberapa Perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja Perempuan diatas 100 orang.