Pilkada Dituding Jadi Faktor Lambannya Investasi di Bandarlampung
BANDARLAMPUNG-Realisasi investasi di Kota Bandarlampung lamban. Faktor Pilkada 2024 dituding menjadi salah satu alasannya. Banyak pengusaha yang memilih menunda investasi hingga kondisi politik lebih stabil.
“September 2024, realisasi investasi baru mencapai 48,82 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp3,2 triliun,” ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bandarlampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, Selasa (10-12-2024).
Muhtadi merinci, capaian tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,12 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp464,08 miliar.
Menurut Muhtadi, ketidakpastian politik menjelang Pilkada membuat para investor lebih berhati-hati. Mereka cenderung menunggu hasil pemilu untuk memastikan arah kebijakan pemerintah daerah mendatang.
“Investor membutuhkan kepastian untuk mengambil langkah, terutama dalam proyek-proyek besar. Pilkada menjadi momen krusial karena hasilnya akan menentukan iklim investasi di masa depan,” jelasnya.
Muhtadi menjelaskan meski dihadapkan pada tantangan politik, Pemkot Bandarlampung terus berupaya mempercepat realisasi investasi. Langkah yang diambil meliputi penyederhanaan proses perizinan dan pendampingan bagi para investor.
Saat ini, terdapat dua proyek besar di sektor perhotelan dengan nilai investasi masing-masing Rp250-600 miliar yang sedang dalam proses. Pemkot optimistis realisasi investasi dapat mencapai lebih dari 50 persen pada akhir tahun ini, meskipun target Rp3,2 triliun sulit terpenuhi.
“Kami tetap berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif, terlepas dari dinamika Pilkada. Kami percaya, setelah Pilkada selesai, akan ada peningkatan signifikan dalam investasi,” jelasnya.
Pemkot Bandarlampung berharap stabilitas pasca-Pilkada dapat menarik lebih banyak investor. Iklim investasi yang baik tidak hanya penting untuk pencapaian target, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pilkada bukan hanya pesta demokrasi, tetapi juga momen untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung investasi dan pembangunan ekonomi,” pungkasnya.