Mirza Kukuhkan Kepala BPKP Lampung Baru

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Krisno Wandi Siahaan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Rabu (7/10/2026).

Pengukuhan berlangsung di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Mirza juga mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Lampung periode 2026-2029.

Krisno Wandi Siahaan menggantikan Agus Setiyawan yang mendapat penugasan baru sebagai Direktur Investigasi IV pada Kedeputian Bidang Investigasi BPKP di Jakarta.

Pengangkatan Krisno berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-406/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.

Gubernur Mirza menyampaikan selamat datang kepada Krisno dan berharap BPKP Lampung terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

"Kepada Bapak Agus Setiyawan, selamat atas amanah sebagai Direktur Investigasi IV di Jakarta. Terima kasih atas pengawalan dan kontribusi Bapak selama bertugas di Lampung," ujar Mirza.

Menurut Mirza, pengawasan memiliki peran penting untuk memastikan setiap anggaran pemerintah digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami percaya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan BPKP memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran, mengidentifikasi risiko sejak awal, serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata.

Mirza menyebut perekonomian Lampung saat ini tumbuh di atas 5 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera. Pemerintah Provinsi Lampung juga terus melakukan pembenahan jalan provinsi serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut.

"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Rekomendasi BPKP kami gunakan untuk memperkuat kemandirian fiskal, memperbaiki perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Mirza menegaskan keberhasilan pemerintah tidak semata diukur dari besarnya anggaran yang direalisasikan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, ia meminta penguatan manajemen risiko, pengendalian intern, serta pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa terus dilakukan.

Dorong Penguatan Peran AAIPI

Terkait pengukuhan DPW AAIPI Lampung periode 2026-2029, Mirza berharap organisasi tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas auditor intern pemerintah.

"Kepada para bupati dan wali kota, saya mengajak memberi ruang dan dukungan bagi inspektorat masing-masing. Inspektorat yang kuat membuat daerah lebih tenang bekerja," katanya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Sally Salamah mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengawasan intern di daerah.

Sally berharap Krisno segera beradaptasi dan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah pusat, BUMN, BUMD, BLU, BLUD, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan," ujarnya.

Menurut Sally, pengukuhan DPW AAIPI Lampung juga menjadi momentum memperkuat sinergi antar-Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

AAIPI diharapkan menjadi wadah pengembangan profesi APIP melalui peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, penerapan standar profesi, hingga pelaksanaan telaah sejawat.

"Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, APIP dituntut mampu menjalankan peran sebagai trusted advisor yang memberikan early warning dan insight untuk membantu pimpinan mengambil keputusan," katanya.

Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah di Lampung terus memperkuat sinergi pembangunan dengan menjaga akuntabilitas keuangan dan kinerja serta menerapkan manajemen risiko dan pengendalian intern.

Pengukuhan tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi BPKP, AAIPI, dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung.