Kemen-PPPA Verifikasi Lapangan Standarisasi LPKRA SMPN 2 Krui
PESISIR
BARAT-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA)
menggelar kunjungan ke SMPN 2 Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir
Barat, Lampung, dalam rangka verifikasi
lapangan standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA), di Aula
SMPN 2 Krui, Kamis (31/8/2023).
Verifikasi lapangan tersebut dihadiri Analis PPA dan Tim
Standarisasi LPKRA sekaligus mewakili Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus,
Kemen-PPPA, Prima Dea Pangestu, Rezky Agustian, Verifikator LPKRA, Inda
Kuswenda, Kabid. Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Lampung, Leni Yurina
Selain itu turut hadir juga Plt. Sekkab, Jon Edwar, Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
(DP3AKB), dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesisir
Barat.
Kabid. Tumbuh Kembang Anak DP3A Provinsi Lampung, Leni
Yurina mengatakan perlindungan khusus terhadap anak menjadi tanggungjawab
pemerintah. Peran dari lembaga dan organisasi masyarakat sangat penting untuk
mendukung percepatan proses perdamaian dan menciptakan lingkungan yang aman dan
nyaman bagi anak.
"Di Tahun 2023 ada enam lokasi LPKRA yang akan
diverifikasi kunjungan lapangan oleh Kemen-PPPA yang salah satunya yakni SMPN 2
Krui," ujarnya.
Ia berharap setelah kegiatan tersebut semua pihak dapat
berkomitmen dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak,
mewujudkan jejaring bersama berbagai lembaga layanan yang berkualitas di
Provinsi Lampung, sehingga dapat mendorong peningkatan capaian kualitas
Kabupaten Layak Anak (KLA) di Pesisir Barat.
"Atas kerja keras semua pihak sejumlah program
pembangunan dan kinerja dibidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus
anak selama ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak tak terkecuali
pemerintah pusat, sehingga Provinsi Lampung telah mencapai predikat provila
untuk kedua kalinya bersama 13 provinsi lainnya dan predikat pratama untuk
predikat KLA di Pesisir Barat," ungkapnya.
Masih kata dia, pihaknya menyadari pembangunan dibidang
pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak akan berhasil jika terwujudnya
sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media,
dan masyarakat dalam mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan dibidang
pemberdayaan perempuan dan anak.
Sementara itu Plt. Sekkab Jon Edwar mengatakan Pemkab Pesisir
Barat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. "Semoga verifikasi
lapangan standarisasi LPKRA dapat berjalan lancar dan memberikan dampak
signifikan dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Pesisir
Barat," tandasnya.