Capaian MCP Pemprov Banten Terus Meningkat

SERANG – Pada tahun 2021 lalu, KPK mengapresiasi capaian indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemprov Banten. Hal itu seiring dengan terus meningkatnya MCP Provinsi Banten.

“Pada tahun 2018 mencapai 69 persen, lalu meningkat menjadi 82 persen pada tahun 2019, dan kembali meningkat di tahun 2020  mencapai 91,76 persen, serta meningkat kembali di tahun 2021 yang mencapai 93,25 persen,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Septo Kalnadi, pada Pembukaan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Banten Tahun 2022, Rabu (23/2/2022).

Septo menyampaikan, dalam rangka capaian tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten akan melakukan upaya terus menerus pencegahan korupsi di antaranya dengan sosialisasi Pendoman MCP 2022 yang akan dilaksanakan hari ini.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan komitmen dalam hal anti korupsi yang merupakan bentuk loyalitas kepada negara, Pemprov Banten meminta kepada tim Korsupgah KPK untuk dapat terus mendampingi dan membimbing dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi melalui program MCP sejak tahun 2017.

"Hal itu bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Provinsi Banten lebih baik," katanya.

Ia juga menuturkan, program pemberantasan korupsi terintegrasi tersebut terdiri 8 area strategis pada tata kelola Pemerintah Daerah, di antaranya meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan pengelolaan dana desa.

"Dimana keseluruhan indikator keberhasilannya merupakan upaya-upaya pencegahan korupsi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan manfaatnya. Program ini benar-benar kami laksanakan dan kami kawal dengan sungguh-sungguh," katanya.