Pj Bupati Lampung Tengah Terima Entry Meeting Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung
DENI FERNANDO
LAMPUNG TENGAH-Penjabat (Pj) Bupati Lampung Tengah, Bobby Irawan menyambut kedatangan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam kegiatan Entry Meeting di Ruang Rapat Subing, Kantor Pemkab Lampung Tengah, Senin (7-10-2024)
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung beserta anggota tim, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Inspektorat, Kepala BPKAD, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pendahuluan pemeriksaan belanja tahun anggaran 2024. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari agenda rutin BPK, meski tidak seluruh kabupaten/kota dikunjungi setiap tahun.
"Kami akan berada di Lampung Tengah selama 10 hari untuk tahap awal pemeriksaan. Kami meminta OPD mempersiapkan dokumen dan data yang diperlukan agar pemeriksaan dapat berjalan lancar," ujarnya.
Pj Bupati Bobby Irawan menyambut baik kehadiran Tim BPK RI dan menyampaikan apresiasi atas tugas yang dijalankan. Ia menegaskan pentingnya ketaatan OPD terhadap aturan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta memastikan kelengkapan dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa.
"Ini merupakan salah satu tahap penting untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pemeriksaan. Saya minta kepada seluruh OPD untuk berkoordinasi secara optimal dengan Tim BPK," ujar Bobby.
Pj Bupati juga menyampaikan harapan agar Kabupaten Lampung Tengah dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun ini, sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi Pemkab Lampung Tengah dalam mendukung pemeriksaan rutin BPK RI dengan tujuan tertentu. Melalui kerja sama dan persiapan yang baik, diharapkan pemeriksaan dapat berjalan lancar, mendukung tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
