Mirza Ungkap Strategi Ketahanan Pangan Lampung

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan strategi pemerintah provinsi dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus membangun ketahanan pangan berbasis desa kepada peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026.

Paparan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Kebijakan Daerah dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung" di Ruang Rapat Utama Pemprov Lampung, Rabu (7/10/2026).

Menurut Mirza, sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian Lampung. Dari sekitar 3,3 juta hektare luas daratan Lampung, sekitar 1,7 juta hektare dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan.

Sekitar 1,7 juta penduduk Lampung juga bekerja sebagai petani dan pekebun. Kondisi tersebut membuat pergerakan sektor pertanian sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

"Kalau 60 persennya penduduk ini adalah petani, maka yang paling menyebabkan naik-turunnya perekonomian suatu daerah kami ini adalah pertanian sebenarnya," ujar Mirza.

Lampung memiliki sejumlah komoditas pangan unggulan, antara lain padi, jagung, ubi kayu, nanas, dan pisang. Produksi padi disebut mencapai sekitar 3,2 juta ton dan jagung sekitar 1,7 juta ton per tahun. Lampung juga menjadi salah satu daerah penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia.

Namun, Mirza menilai tingginya produksi belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan petani. Sebagian hasil pertanian masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah lebih banyak diperoleh pada rantai perdagangan setelah tingkat petani.

"Pangan yang di Provinsi Lampung ini selama ini belum bisa memakmurkan masyarakat Lampung. Petani kita selama ini menjual bahan mentah. Yang kedua, daya tawar petani ini lemah," katanya.

Karena itu, Pemprov Lampung mengarahkan kebijakan pertanian tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat hilirisasi di tingkat desa.

Salah satunya melalui program Desaku Maju yang menempatkan desa sebagai pusat produksi sekaligus pengolahan komoditas pangan.

"Ketahanan pangan kita mulai dari desa, bukan dari nation saja. Maka kami buat program namanya Desaku Maju," ujar Mirza.

Melalui program tersebut, Pemprov Lampung mengembangkan penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC) di desa dengan memanfaatkan limbah sebagai bahan baku. Program itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi pertanian.

Pada 2025, program PHC diterapkan di 500 desa dan diperluas menjadi 2.000 desa pada 2026. Setiap fasilitas ditargetkan mampu mendukung kebutuhan sekitar 400 hektare lahan pertanian.

Pemprov Lampung juga mengembangkan mesin bed dryer atau pengering hasil pertanian di desa. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya logistik sekaligus meningkatkan nilai jual komoditas yang selama ini banyak dipasarkan dalam kondisi basah.

"Kita selalu menjual bahan mentahnya basah. Padi dijual basah, jagung dijual basah, singkong dijual basah. Maka kami buat program di setiap desa, di 400 desa mesin bed dryer. Keluar dari desa itu sudah kering, harganya naik, lebih efisien," jelasnya.

Selain fasilitas produksi, penguatan ekonomi desa dilakukan melalui pelatihan vokasi bagi pemuda, penguatan BUMDes dan koperasi, serta pengembangan mesin industri sederhana untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.

Padi, misalnya, diarahkan tidak hanya dijual dalam bentuk gabah, tetapi dapat diolah menjadi beras di wilayah produksi. Begitu pula jagung yang dapat dikembangkan menjadi bahan pakan ternak di desa.

"Intinya kami mempersiapkan desa kami bukan hanya memproduksi pangan, tapi juga memproduksi barang jadi," tegas Mirza.

Kebijakan tersebut juga diintegrasikan dengan sejumlah program pemerintah pusat, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Bulog, gapoktan, serta kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya.

Mirza mencontohkan pemanfaatan KDMP untuk memperpendek rantai perdagangan gabah. Gabah yang sebelumnya dikirim ke luar Lampung untuk diolah kemudian dibeli kembali dalam bentuk beras diarahkan untuk diserap koperasi dan dikirim ke penggilingan terdekat.

"Kalau KDMP ini bisa bekerja dengan masif di Provinsi Lampung, maka kami tidak mengirim gabah lagi ke luar Lampung, kami mengirim beras," katanya.

Menurut Mirza, pola tersebut diharapkan dapat menjaga nilai tambah komoditas tetap berada di Lampung sehingga manfaat ekonomi yang diterima petani semakin besar.

Ia juga menekankan bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan produksi. Petani sebagai produsen pangan harus memiliki akses terhadap pangan bergizi dengan harga yang terjangkau.

Karena itu, Pemprov Lampung berupaya membangun ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Petani padi diharapkan memperoleh harga yang baik, petani jagung mendapatkan akses pakan dengan harga terjangkau, sementara peternak dapat memperoleh bahan pakan dengan biaya lebih rendah.

"Ketika itu dijalankan, itulah namanya bagi saya itu adalah ketahanan pangan," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Lampung mengandalkan kolaborasi dengan TNI, Polri, kejaksaan, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat.

Mirza mengatakan kolaborasi tersebut antara lain dilakukan untuk mengawal produksi dan harga komoditas pangan. Polri mendukung penguatan sektor jagung, TNI membantu sektor padi dan hilirisasi, sementara pelaku UMKM dilibatkan dalam pengembangan produk olahan pertanian.

"Ini kolaborasi saya dengan Forkopimda semuanya. Di sini kami sepakat dalam Forkopimda kita majukan pangan, konsepnya seperti ini, kita jalan sama-sama," katanya.

Sementara itu, Pimpinan Rombongan Sespimti Polri Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto mengapresiasi dukungan Pemprov Lampung terhadap pelaksanaan Pendidikan Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026.

Menurut Mardiaz, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk menghubungkan teori yang diperoleh selama pendidikan dengan kondisi nyata di lapangan.

Ia menilai tema PKDN tahun ini relevan dengan tantangan pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga kedaulatan pangan, energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif.

"Seorang pemimpin tingkat tinggi dituntut tidak hanya mampu mengelola organisasi internal, tetapi juga harus memiliki kemampuan membaca perubahan dengan strategis, membangun kolaborasi lintas sektoral, serta mengambil keputusan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat," pungkasnya.