Geram Ada Warga Miskin tak Terima Bantuan, DPRD Pandeglang Minta Kinerja Dinsos Dievaluasi

PANDEGLANG - Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Banten, Habibi Arafat, geram mengetahui ada warga miskin tak tersentuh bantuan dari pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kondisi tersebut dialami Ruminah, warga Kampung Cingenge, Desa Padahayu, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang. Wanita tersebut mengalami kelumpuhan sejak kecil dan tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

"Saya sangat kecewa. Untuk itu kinerja Dinas Sosial harus dievaluasi. Perangkat lapangan juga harus dievaluasi, TKSK juga pasti tau kondisi masyarakat mana yang benar-benar harus mejadi prioritas," kata Habibi, Senin (14/11/2022).

Menurut dia, warga miskin seperti Ruminah tersebut harus menjadi prioritas pemerintah. Soalnya, selain bantuan sosial juga membutuhkan pelayanan kesehatan.

"Tim dari Dinsos harus segera turun ke lapangan, untuk memastikan persyaratan administrasi kependudukannya, kalau belum punya harus dibantu sehingga secara administrasi lengkap, agar berbagai bantuan pemerintah bisa didapatkan. Karena harus menjadi prioritas mendapatkan bantuan sosial dan mendapatkan pelayanan kesehatan tidak ada alasan lagi harus diperhatikan oleh pemerintah," tutur Habibi.

Sementara itu, aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang Iik mengatakan adanya kasus di Kecamatan Cikedal ini membuktikan bahwa para petugas TKSK di Kecamatan lemah dalam bekerja padahal sudah jelas Ruminah mengalami lumpuh itu dari sejak kecil, harusnya ia sudah terdata dengan rapih di Dinas Sosial Kabupaten, Provinsi sampai pusat. Namun, hal ini tidak terjadi malah ketemu oleh para wartawan bukan petugas dari pemerintah.

"Saya harap kerja TKSK di masing-masing kecamatan di evaluasi jangan hanya mendata bantuan-bantuan yang menguntungkan saja," katanya.

Terpisah dihubungi, Plt TKSK Kecamatan Cikedal Ahmad Suari membantah kalau selama ini kinerja petugas TKSK lemah. Dia mengaku di Kecamatan Cikedal baru satu tahun, adapun kasus Ruminah ini bukan baru terdata, hasil penelusuran ibu tersebut sudah masuk dalam DTKS dan pernah dapat bantuan sosial saat COVID-19 dan saat ini juga dalam proses pengajuan.

"Setiap turun kelapangan selalu saya sarankan kepada kesra di Desa agar melakukan pendataan. Terkait Ruminah ini, saya yakin oleh petugas TKSK sebelum saya sudah didata dan diajukan namun kalau bantuan itu tentukannya oleh pusat," ujarnya.