Alzier Sebut Aksi TKS DLH Bandarlampung Ditunggangi, Rahmat Husein: Pecat

BANDARLAMPUNG  - Tokoh masyarakat dan politikus Lampung Alzier Dianis Thabranie menyisalir aksi ratusan tenaga kerja sukarela (TKS) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menagih honor yang belum dibayar oleh Pemerintah Kota Bandarlampung dimanfaatkan segelintir oknum untuk kepentingan tertentu.

Alzier menyesalkan aksi tersebut dilakukan saat semua mata kepala daerah tengah menyorot Kota Bandarlampung yang menjadi tuan rumah HUT ke-22 Apeksi

"Aksi yang memalukan kotanya sendiri," ujarnya, Sabtu (29/5/2022) malam.

Yang pasti, kata dia, mereka (TKS) tak bisa menjadi tuan rumah yang baik, “Ada tamu malah merengek soal uang,” katanya.

Alzier yakin seorang pemimpin (Wali Kota Bandarlampung) pasti memikirkan dan berusaha untuk memenuhinya segera.

Menurutnya, apa yang dilakukan Wali Kota Eva Dwiana dalam upaya memperjuangkan kebangkitan ekonomi masyarakat kota ini setelah terpuruk akibat COVID-19 dan dana pembangunan sebagian besar terkena refocussing.

"Jika orangtua kita dulu, anak yang minta uang saat ada tamu, pulang tamu harus kena jewer, anak kurang ngajar, tak tau adab," tandasnya. Apalagi, Wali Kota Eva Dwiana sudah berusaha memenuhi tuntutan TKS DLH.

Yang keterlaluan, ada yang mengecap zalim, sesal Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan Lampung (LPPL) itu. "Jangan karena kepentingan politik atau ada di pihak lain lawan politik, lantas asal menjust orang, apalagi pemimpin," katanya.

Terpisah, Stafsus Wali Kota, Rahmat Husein justru mendesak Kadis DLH untuk memecat para pekerja. Karena mereka tidak menjalankan tugas, justru sibuk berdemo.

"Bu Kadis DLH, jika para  petugas kebersihan ingin berhenti bekerja jangan lah diratapi perpisahan dengan mereka," katanya.

Membaca drama unjuk rasa tenaga kerja sukarela di DLH Kota Bandarlampung, dia mengaku benar-benar gemas.

Sehari setelah konferensi pers para petugas kebersihan hari Jumat 20 Mei di Taman Dwipanga seharusnya urusan tuntutan para pekerja ini selesai.

"Kenapa saya bilang selesai? Karena Pemkot merespon tuntutan pekerja dan membayarkan tunggakan gaji. Beres toh? Ada yang nuntut dan ada yang menuhi tuntutan. Akhirnya, hari Selasa kemarin gaji yang tertunggak itu pun dibayar," katanya.

Husein yakin semua orang tentu paham, gaji yang tertunggak itu penyebabnya karena upah tenaga kerja kebersihan itu dibayarkan oleh APBD Bandar Lampung dan pemasukan APBD masa pandemi Covid kemarin semua tau kondisinya terjun bebas.

Dengan kondisi terbatas, roda pemerintahan harus terus berjalan maka pemkot dipaksa harus benar benar cermat dalam menentukan prioritas keuangan.

Husein yakin hati kecil para tenaga kerja ini meminta agar mereka diberhentikan sebagai TKS DLH. Ada lima alasan, urai Husein, yakni:

1. Jumat 20 Mei, mereka mengancam demo saat Apeksi jika gaji gak dibayar.

2. Senin 23 Mei, Pemkot merespon positif tuntutan tersebut.

3. Selasa 24 Mei, gaji petugas kebersihan dibayar.

4. Jumat 27 Mei, saat Apeksi, petugas kebersihan kembali berunjuk rasa.

5. Semua petugas kebersihan yang kemarin berunjuk rasa tentu memiliki SK Pengangkatan dari Wali Kota.

Pada poin ke 5 didalam SK tersebut dijelaskan bahwa apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas maka kepala Dinas diperkenankan mengusulkan pemberhentian kepada Wali Kota.

"Bayangkan, nuntut gaji sudah dipenuhi tapi malah demo saat kota ini ingin menyambut para tamu dengan suasana bersih bukankah itu sengaja meminta agar diberhentikan?" ujarnya.

"Semoga Senin nanti keinginan hati para pekerja yang meminta agar mereka diberhentikan bisa terwujud!" tandasnya.