Susun RKPD 2025, Bappelitbangda Pesisir Barat Gelar Forum Konsultasi Publik

Susun RKPD 2025, Bappelitbangda Pesisir Barat Gelar Forum Konsultasi Publik
Foto: Novan Erson/monologis.id

PESISIR BARAT-Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menggelar kegiatan forum konsultasi publik 2024 di Aula Sunset Beach Pekon (Desa) Wayredak, Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (7/2/2024).

Forum itu digelar untuk penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pesisir Barat 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemkab Pesisir Barat Zukri Amin, Kepala Bappelitbangda Syaifullah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Barat Nasrullah Arsyad, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Pesisir Barat.

Dalam sambutannya Zukri Amin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan RKPD Pesisir Barat 2025, dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dimulai satu tahun sebelum dilaksanakan.

"RKPD 2025 adalah tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, diharapkan pada tahun mendatang merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dalam upaya pencapaian visi terwujudnya Pesisir Barat yang amanah, maju, dan sejahtera," tuturnya.

Zukri menerangkan, hal itu dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, dimana proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan sehingga dapat tercipta sinkronisasi antara dokumen rancangan awal RKPD dengan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) terkait dengan sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta menjamin terpenuhinya pembangunan di masyarakat yang tepat sasaran.

"Oleh karena itu dalam kegiatan kali ini BPS Lambar akan memaparkan rancangan awal RKPD Tahun 2025 serta tinjauan ekonomi makro Pesisir Barat Tahun 2025," jelasnya.

Lebih lanjut menurut Zukri, beberapa poin yang harus menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan Pesisir Barat Tahun 2025 terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan oleh perangkat daerah yaitu, pencapaian visi dan misi RPJMD, pencapaian indikator kinerja Rencana Strategi (Renstra), pemenuhan belanja standar pelayanan minimal, dan pemenuhan mandatory spending dalam upaya sinergitas pencapaian program prioritas nasional dan provinsi

"Untuk itu dalam kegiatani ini diharapkan menjadi forum diskuksi antar pemangku kepentingan untuk memperkaya dan menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2025," pungkas Asisten II Zukri Amin. (ADVERTORIAL)