Sekda Labuhanbatu: Vaksinasi Mempercepat Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi

LABUHANBATU – Untuk mempercepat berakhirnya pandemi, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pemangku kepentingan bersama-sama memperjuangkan vaksinasi sebagai salah satu cara paling efektif dan paling cepat untuk memulihkan kesehatan diri sekaligus menggerakkan ekonomi.

Hal itu diungkap Pj Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Yusuf Siagian saat mempimpin upacara apel gabungan, Senin (12/07)

Upacara tersebut diikuti para staf ahli Bupati , para Asisten, kepala OPD serta pejabat eselon 3 dan 4.

"Sebagian kecil masyarakat memang masih belum memahami manfaat vaksin bagi kepentingan bersama, untuk itu cara terbaik untuk memberikan kesadaran dan ketenangan bagi keraguan masyarakat adalah dengan memberikan contoh langsung kepada masyarakat agar memahami kepentingan program vaksin ini adalah kepentingan bersama dan berdampak luas bagi ekonomi nasional maupun daerah," ujar Sekda.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sejak 1 tahun terakhir ini baik secara nasional maupun daerah setelah mengalami kontraksi akibat virus COVID 19 menjadi sebesar lebih kurang 2,07% di tingkat provinsi Sumatera Utara sebesar 1,07% sedangkan untuk Kabupaten Labuhanbatu sebesar 0,09%. Hal ini mengakibatkan kita harus merasionalisasikan realokasi dan refocusing APBD tahun 2020 dan 2021.

"Memperhatikan dinamika perencanaan dan penganggaran pada bulan Juli semester 2 ini kita harus menyiapkan berbagai kegiatan maupun target realisasi pendapatan dan perubahan RKPD tahun 2021 dan perubahan RKPD Tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi SIPD. Yang mana Aplikasi SIPD perencanaan telah terintegrasi mulai dari RPJMD, RENJA dan RKPD," jelasnya.

Muhammad Yusuf Siagian juga menjelaskan, pada saat ini Kabupaten Labuhanbatu sedang menyusun perubahan RKPD tahun 2021,Yang mana kerangka RKPD tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi RKPD dan RENJA perangkat daerah yang dalam pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan regulasi Silva tahun sebelumnya yang tidak sesuai target sehingga menyebabkan kita harus melakukan realokasi anggaran ataupun rasionalisasi kegiatan.