Pj. Gubernur Lampung: Netralitas ASN Kunci Keberhasilan Pilkada 2024

BANDARLAMPUNG-Pj. Gubernur Lampung Samsudin menegaskan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kunci keberhasilan Pilkada 2024.

“Netralitas ASN harus dijaga dengan baik untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan lancar dan adil,” kata Samsudin pada rapat koordinasi (rakor) netralitas ASN dan sosialisasi Ibu Kota Nusantara di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (16-8-2024).

Pilkada serentak 2024, yang pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia, menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak yang terlibat.

Samsudin mengingatkan bahwa TNI, Polri dan seluruh komponen masyarakat belum memiliki pengalaman dalam menghadapi Pilkada serentak ini, sehingga diperlukan koordinasi dan mitigasi keamanan yang baik.

“Mengingat ini adalah Pilkada serentak pertama dalam sejarah Indonesia, kita harus melakukan mitigasi keamanan dengan sangat hati-hati. Koordinasi dengan pihak TNI, Polri, KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat harus dilakukan secara intensif untuk memastikan semua berjalan dengan baik, terkendali, dan harmonis,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran ASN dalam menjaga netralitas dan profesionalisme selama proses Pilkada berlangsung.

Samsudin berharap melalui rapat koordinasi ini, semua pihak dapat memahami betapa pentingnya menjaga netralitas ASN dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan Pilkada serentak 2024.

“Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan netralitas ASN demi suksesnya Pilkada serentak 2024 yang damai dan berintegritas,” ajaknya.

Pada rakor tersebut juga dibahas pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan berkelanjutan sebagai pondasi bagi pembangunan di masa depan.

Samsudin menekankan bahwa pembangunan bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga revitalisasi tata kelola yang relevan dengan tantangan zaman.

Ia menyampaikan bahwa tata kelola baru yang akan diterapkan di IKN Nusantara mencerminkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan atau green development.

“Pembangunan di IKN Nusantara akan menekankan konsep green development, di mana apabila dilihat dari atas, yang terlihat adalah hamparan hijau yang menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Samsudin menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya soal lingkungan fisik, tetapi juga mencakup pengembangan energi baru terbarukan.

"Energi yang digunakan nantinya akan mengarah pada sumber energi terbarukan, seperti listrik, energi matahari dan baterai. Ini adalah langkah yang harus kita lakukan ke depan untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” jelas Samsudin.

Dalam pembahasan mengenai masa depan pembangunan, Samsudin mengajak seluruh pihak untuk memiliki visi jauh ke depan, tidak hanya untuk lima atau tiga tahun ke depan, tetapi untuk generasi mendatang.

“Pembangunan yang kita lakukan harus mempersiapkan masa depan untuk anak-anak kita yang akan hidup di zaman yang berbeda dengan kita, dengan mindset yang berbeda pula,” tambahnya.

Samsudin juga menyoroti potensi besar laut Indonesia dalam konsep ekonomi biru atau blue economy.

Ia menegaskan bahwa laut adalah sumber daya yang sangat luas dan harus dioptimalkan untuk pembangunan berkelanjutan.

“Laut kita adalah potensi yang luar biasa. Dengan konsep blue economy, kita bisa memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Samsudin mengingatkan pentingnya penataan ruang pesisir yang menghadap laut.

“Presiden telah menegaskan bahwa rumah-rumah di pesisir laut tidak boleh lagi membelakangi laut. Laut harus dijadikan halaman depan, bukan tempat pembuangan sampah. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki tata ruang dan menjadikan laut sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat pesisir,” tegasnya.

Samsudin juga menekankan bahwa Lampung, sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya laut, harus mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi Lampung tidak akan optimal jika kita tidak mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor. Kita harus menyediakan infrastruktur yang memadai, regulasi yang jelas, dan kebijakan yang mendukung, serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja kita,” ujarnya.