DPRD Tulangbawang Barat Gelar Paripurna Pembahasan Raperda dan Peanandatanganan Propemperda 2023
TULANGBAWANG BARAT – DPRD
Tulangbawang Barat, Lampung, menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Raperda
APBD dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)
Tahun Anggaran 2023.
Rapat dilaksanakan di Aula Rapat Gedung DPRD setempat, Rabu (19/10/2022), dihadiri 22 Anggota DPRD termasuk Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris Daerah mewakili Pj.Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, Camat, dan tamu undangan lainnya.
"Secara garis besar, Rancangan Perda APBD Tulangbawang
Barat 2023 yakni untuk Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp856.672.642.545,
yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp45.757.674.890,
dan Pendapatan Transfer, sebesar Rp810.914.967.655," kata Pj Bupati
melalui Sekretaris Daerah Tulangbawang Barat, Novriwan Jaya.
Kemudian, adapun untuk Belanja, jumlah Belanja pada APBD
Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp830.141.837.530, yang terdiri atas
Belanja Operasi sebesar Rp591.441.837.877, Belanja Modal sebesar Rp100.523.089.000,
Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.590.000.000, dan Belanja Transfer sebesar Rp135.586.910.653.
"Sementara Pembiayaan, target Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp24.434.886.000, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp50.965.691.015," Jelasnya.
Dalam Rapat tersebut, jajaran Pemerintah Eksekutif dan
Legislatif juga sepakat terkait Propemperda 2023, yaitu antara lain Raperda
yang diajukan oleh Eksekutif sebanyak 10 Raperda dan dari Legislatif sebanyak 3
Raperda.
Dikatakan Ketua DPRD Tulangbawang Barat, Ponco Nugroho, saat
diwawancara media. Bahwa berkaitan dengan APBD 2023, pihaknya dari Legislatif
menekankan pada peningkatan PAD, dan hal itu sudah dibahas bersama dengan Badan
Anggaran. Artinya, seluruh OPD yang memiliki peranan dalam hal PAD, diminta agar
memaksimalkan segala potensi yang ada.
"Kita targetkan PAD tahun 2023 dapat naik 25 persen dari PAD tahun ini. Selain itu, kita juga meminta agar seluruh OPD dapat mengefisiensi anggarannya dan benar-benar memiliki skala prioritas, agar program-program pembangunan di Kabupaten Tulangbawang Barat dapat berjalan optimal dan menghindari defisit anggaran," tuturnya.
Adapun untuk Propemperda, pihaknya menargetkan agar ke 13
Raperda yang dirancang itu dapat selesai pada tahun ini.
"Tadi untuk Propemperda kita sudah sepakat, dan melalui
Propemperda ini, diharapkan pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana
secara tertib, teratur, tersistematis, tidak tumpang tindih, dan memperhatikan
skala prioritas, serta mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pembentukan
produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar kedepannya dapat
lebih baik lagi,"pungkasnya. (ADVERTORIAL)