Reformasi Birokrasi Belum Memberikan Manfaat Nyata
ANDRE NANDA SAPUTRA
SERANG – Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Agus Uji Hantara menyatakan upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini dianggap belum memperikan manfaat nyata dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional, serta bersifat proyek/administratif.
Agus saat menjadi narasumber pada sosialisasi pembangunan zona integitas di Kanwil Kemenkumham Banten, Selasa (7/2/2023), ada beberapa kelemahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi presiden dan kebutuhan masyarakat.
“Untuk itu, Kementerian PANRB menghentikan kegiatan pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2023 bagi instansi pemerintah,†kata dia.
Penghentian ini seiring dengan upaya penyempurnaan terhadap proses penilaian dan evaluasi agar dapat membaca pelaksanaan reformasi birokrasi memberikan dampak nyata.
“Padahal, sejatinya reformasi birokrasi menghendaki adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dan tata kelola pemerintahan yang baik haruslah mempunyai dampak yang dirasakan oleh masyarakat,†kata Agus.
Oleh karenanya, kata Agus, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh Kementerian dan Lembaga melakukan penajaman pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Revisi Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.
“Strategi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penajaman Road Map RB 2020-2024 terlihat dari hadirnya Reformasi Birokrasi Tematik, disamping eksistensi Reformasi Birokrasi General,†ujarnya.
Untuk diketahui, Sasaran Reformasi Birokrasi General adalah menyelesaikan isu hulu seperti: terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional.
Sementara, Reformasi Birokrasi Tematik hadir untuk mengatasi isu hilir seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, indeks transformasi digital, laju inflasi, serta tingkat penggunaan produk dalam negeri.
