Program Pamsimas Sukanagera Pesisir Barat Diduga Jadi Lahan Pungli

PESISIR BARAT – Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Pekon (Desa) Sukanegara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung diduga menjadi lahan pungutan liar (pungli).

Pungli terhadap masyarakat terjadi saat pemasangan sambungan rumah (SR) dengan nominal hingga jutaan rupiah.

Asari warga Sukanegara mengungkapkan, pada 2021 lalu dirinya sempat menerima undangan dari pengelola pamsimas tersebut untuk ikut musyawarah di masjid setempat.

"Pengelolanya saat itu setahu saya namanya Dedi Mustika dan Yulyanto. Saat itu dijelaskan bahwa ada bantuan pemerintah berubah saluran air bersih. Akan tetapi kenapa kalau itu bantuan pemerintah justru kami masyarakat dibebankan biaya pemasangan dan untuk pembelian pipa yang menyambungkan dari saluran menuju masing-masing dibebankan kepada masyarakat," ucap Asari saat dikonfirmasi, Jumat (2/12/2022).

Asari memaparkan secara rinci kisaran dana dikeluarkannya untuk bisa mendapatkan sambungan air bersih dimaksud. Menurutnya, untuk biaya pendaftaran dikenakan biaya sebesar Rp1,5 juta per SR, dimana saat itu jumlahnya mencapai sekitar 100 SR.

"Dan untuk pemasangan sambungan dari saluran ke setiap rumah warga menjadi tanggungan warga itu sendiri. Artinya, selain kami bayar untuk pendaftaran sebesar Rp1,5 juta kami juga harus membeli sendiri pipa, sambungan, keran air, sampai dengan lem pipa," papar Asari.

"Tidak hanya itu, kami juga dibebankan iuran bulanan dengan alasan untuk biaya perawatan. Iuran bulanan itu variatif, mulai dari Rp20 ribu per bulan, bahkan saya pernah kena Rp38 ribu per bulan. Mungkin saat ini sudah mencapai sekitar 150 SR," imbuhnya.

Kendati sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak, namun tetap saja saluran air bersih tersebut masih tidak berfungsi maksimal.

"Contohnya seperti yang saat ini kami alami, hampir tiga bulan terakhir saluran itu mati total dan sampai saat ini juga belum ada penanganan perbaikan dari pihak pengelola yang ada di pekon ini," lanjut Asari meluapkan kekecewaannya.

Masih kata dia, sejak awal berfungsi hingga saat ini air yang dikeluarkan dari saluran tersebut sama sekali tidak laik konsumsi. "Kami tidak berani untuk mengkonsumsi air dari saluran tersebut, airnya keruh dan mengandung karang," kata dia.

Ia menandaskan pihaknya berharap agar pihak terkait segera mengusut tindakan pengelola pamsimas tersebut yang membebani masyarakat dengan biaya pendaftaran hingga mencapai angka Rp1,5 juta per SR, belum lagi masyarakat wajib membeli secara saluran pipa secara sendiri untuk menyambungkan air dari saluran ke setiap rumah yang hampir mendekati angka Rp500 ribu.

"Karena pamsimas tersebut setahu kami adalah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat, akan tetapi kenapa kami justru di pungut biaya yang cukup besar untuk bisa merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Apalagi sudah hampir tiga bulan ini mati total dan hanya dibiarkan saja tanpa adanya upaya penanganan," tandasnya.

"Menyikapi permasalahan ini kami berharap agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat, kenapa bantuan pemerintah ini justru dimanfaatkan untuk mencekik masyarakat," tukasnya.

Sementara itu, salah satu Kelompok Masyarakat pengelola pamsimas pekon tersebut yang merupakan tempat masyarakat melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp1,5 juta per SR, Dedi Mustika, hingga berita ini diturunkan masih belum merespon panggilan ponselnya dan belum bisa dikonfirmasi, meski sebelumnya sudah disampaikan identitas wartawan, nama media, dan tujuan konfirmasi melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp.