Pemerintah Berharap Tidak Ada Kenaikan Harga Saat Ramadan
Sinergi pemerintah pusat dan daerah penting dalam mengendalikan harga jelang Ramadan tahun ini.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan harga, terutama menjelang Ramadan 2025.
"Pemerintah berharap untuk Ramadan tahun ini betul-betul kita dapat mengendalikan harga, dan kalau bisa tidak ada kenaikan harga," ujar Tomsi pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.
Rakor tersebut diikuti Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara virtual di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (24-2-2025).
Tomsi juga menyoroti berbagai faktor yang dapat mempengaruhi inflasi seperti ketersediaan pasokan pangan dan distribusi barang.
"Pemerintah daerah harus proaktif dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok," ujarnya.
Tomsi meminta pemerintah daerah rutin memantau harga di pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan siginifikan.
"Sehingga kita bisa memperkirakan pada awal Ramadan nanti, bahwa kita mampu untuk mengendalikan inflasi tahun ini. Kita berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Plh. Deputi Bidang Statistik dan Distribusi Jasa, Badan Pusat Statistik, M. Habibullah menuturkan bahwa berdasarkan historis, sebagian besar Kabupaten/Kota mengalami inflasi pada bulan Ramadan, dengan inflasi tinggi dominan terjadi di Kabupaten/Kota diluar Pulau Sumatera dan Jawa.
"Betul, sesuai arahan Pak Sekjen ini benar-benar harus kita waspadai," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa lima Komoditas yang memberikan andil tertinggi pada Ramadan 2024 lalu yakni telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit dan bawang putih.
"Ke lima komoditas ini harus menjadi perhatian kita bersama, harus dimonitor sesuai dengan historical data," ujarnya.
Pada Minggu Ketiga Februari 2025, terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yakni Papua Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat dan Sumatera Barat. "Komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH di delapan Provinsi tersebut didominasi oleh cabai merah, cabai rawit, dan beras," ujarnya.
