Tulangbawang Barat Kekurangan 68 Tenaga PPL

TULANGBAWANG BARAT – Dinas Pertanian Tulangbawang Barat, Lampung, kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Sekretaris Dinas Pertanian  Sulistyo Hadi mengungkapkan, diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, idealnya satu desa satu penyuluh.

“Jadi idelanya memang untuk tenaga penyuluh di Dinas pertanian yaitu satu tiyuh (desa) satu penyuluh,” ujar Sulistyo mewakili Pj Kepala Dinas pertanian Reny Rafia, Selasa (30/8/2022).

Sementara, Kepala Bidang PSP dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tulangbawang Barat, Sayu Made Budiarni, menjelaskan bahwa jumlah PPL di Tulangbawang Barat saat ini yaitu 49 orang, terdiri atas 21 orang PPL berstatus PNS, dan sisanya sebanyak 28 orang merupakan honorer yang diangkat oleh Kementerian Pertanian.

"Dari 21 PPL PNS yang ada, terdapat 5 orang bertugas di kantor Dinas Pertanian sebagai Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) dan 9 orang menjadi Koordinator BPP (Balai Penyuluhan Pertanian), sehingga jumlah penyuluh yang bertugas di lapangan berjumlah 35 orang. Sementara, jumlah desa (tiyuh) dan kelurahan di Tulangbawang Barat saat ini adalah 103. Berarti masih ada kekurangan sebanyak 68 PPL," terangnya.

Sayu juga mengatakan, Jumlah PPL di Tulangbawang Barat pada 2023 mendatang dipastikan akan berkurang, karena akan ada 3 orang PPL PNS yang pensiun. Sementara, apabila pemerintah benar-benar menghapuskan tenaga honorer tahun depan, maka otomatis jumlah PPL yang ada tinggal berjumlah 18 orang. Jumlah ini akan terus berkurang  karena pada tahun 2024 akan ada 2 orang PPL PNS yang memasuki masa pensiun, tahun 2025 juga 2 orang dan tahun 2026 yang pensiun berjumlah 3 orang.

Minimnya jumlah PPL tentu saja akan banyak berpengaruh pada kinerja Dinas Pertanian dalam melayani petani. Sedangkan selama ini keberadaan PPL banyak membantu petani, misalnya dalam pengusulan kebutuhan pupuk bersubsidi, melakukan penyuluhan dan pelatihan, membantu pelaksanaan program pemerintah di lapangan, dan juga sebagai tempat petani berkonsultasi. Para PPL juga mendukung program ketahanan pangan dan peternakan.

"Dengan jumlah tiyuh yang bertambah, jumlah penduduk yang juga bertambah, berarti kebutuhan pangan pun bertambah. Namun, sayangnya jumlah PPL di Tulangbawang Barat malah berkurang. Perlu diketahui tugas-tugas PPL saat ini juga semakin berat, salah satunya karena adanya peralihan beberapa tugas yang awalnya dikerjakan secara manual, sekarang harus dilakukan melalui sistem digital,” kata dia.

Dengan kondisi jumlah PPL yang minim, maka sudah selayaknya pemerintah pusat menambah jumlah PPL di Tulangbawang Barat, baik melalui jalur penerimaan CPNS maupun juga dengan mengangkat tenaga PPPK.