Rakor Virtual, Bupati Tebo Sampikan 3 Pembahasan ke Pjs Gubernur Jambi
Master Admin
TEBO - Bupati Tebo Sukandar menyampaikan tiga pembahasan utama pada rakor secara virtual dengan Pjs Gubernur Jambi dari pendopo rumah dinas bupati, Jumat (09/10).
Tiga pembahasan yang disampaikan yakni penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pencegahan dan perkembangan kasus COVID-19, serta kesiapan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020
Mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Sukandar menyampaikan kondisi Kamtibmas terkait pengesahan UU Cipta Kerja. Dia menegaskan bahwa Kabupaten Tebo aman dan nihil demo.
"Dapat kami sampaikan terkait Kamtibmas di Kabupaten Tebo bahwa dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa dan kelurahan kondisi aman terkendali, nihil demo menyusul pengesahan UU Cipta Kerja" tegasnya.
Selanjutnya, terkait pelaksanaan APBD 2020 yang sudah diserap 52 %, dan perubahannya telah ketok palu dan sedang dilakukan evaluasi di tingkat DPRD Provinsi. Untuk rancangan APBD akan disampaikan pada 12 Oktober nanti.
Sukandar juga menyampaikan optimalisasi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Dimana DD telah terserap 77, 25 % dan ADD 60% yang keduanya akan terus dilakukan monev pada pelaksanaannya.
“Terakhir untuk pembahasan pertama ini adalah antisipasi hidrometeorologi. Ada pergeseran potensi bencana pada tahun 2020 ini. Pergeseran tersebut dari bencana karhutla ke potensi bencana banjir. Hal tersebut dikarenakan potensi curah hujan dan posisi Kabupaten Tebo yang rentan,” ujarnya.
Terkait kasus COVID-19 di Kabupaten Tebo, Sukandar menjelaskan strategi pemulihan sebagai dampak dari pandemi dengan menyisir kelompok yang belum tersentuh bantuan.
Mengenai Persiapan Pilkada, Sukandar menjelaskan bahwa Pemerintah telah melakukan integrasi dengan pihak terkait dengan menciptakan kerja sama dalam antisipasi dan penegakan protokol kesehatan selama proses pilkada berlangsung.
"Melalui Dinkes, Kesbangpol dan RSUD telah menandatangani MoU untuk protokol kesehatan kepada tenaga penyelenggara Pilakda dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Selain itu kita akan mobilisasi untuk pendistribusian logistik" jelasnya.
Terkait Kamtibmas, Pjs. Gubernur Jambi, Restuardy Daud, mengimbau kepala daerah untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan adanya kritik terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
Namun disamping itu, Restuardy juga mengatakan bahwa masyarakat harus diberikan pemahaman yang benar mengenai UU tersebut ataupun cara penyampaian kritik yang benar.
