BNPB Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascatsunami Selat Sunda
TB MUKHLAS
LAMPUNG SELATAN – Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi (rakor) evaluasi pemantauan dan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) tsunami Selat Sunda secara virtual melalui zoom meeting
Rakor tersebut diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dari aula rajabasa, Rabu (06/10).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan M. Darmawan memaparkan, penyebab tsunami selat sunda apda Sabtu, 22 Desember 2018 silam karena erupsi Gunung Krakatau yang memicu longsor lereng gunung anak krakatau seluas 64 hektar.
Dalam peristiwa tersebut, terdapat beberapa wilayah di Lampung Selatan yang terdampak. Diantaranya, Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Katibung, Sidomulyo, Penengahan dan Bakauheni.
“Jumlah pengungsi di Kecamatan Kalianda sebanyak 858 jiwa, Rajabasa 4.424 jiwa, Bakauheni 77 jiwa, Penengahan 244 jiwa. Total ada 5.603 jiwa pengungsi yang terdapat pada lapangan tenis indoor, balai desa dan tenda-tenda pengungsian,” ungkapnya.
Darmawan melaporkan terkait dengan jumlah kerusakan rumah akibat bencana yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori pertama, yaitu rumah rusak berat sebanyak 524 unit, kemudian rumah rusak sedang sebanyak 146 unit dan rumah rusak ringan sebanyak 139 unit.
Dari kejadian tersebut, Pemkab Lampung Selatan memperoleh bantuan Hunian Tetap (Huntap) dari Pemerintah Pusat, dengan total pembangunan huntap yang telah terealisasi yakni sebanyak 524 unit.
Dengan rincian, Desa Kunjir sebanyak 138 unit, Waymuli Induk 58 unit, Suak 2 unit, Kalianda 35 unit, Rajabasa 34 unit, Maja 18 unit, Waymuli Timur 129 unit, Sukaraja 20 unit, Banding 13 unit, Tarahan 6 unit dan Desa Tejang Pulau Sebesi/Sebuku yang direlokasikan ke desa Maja sebanyak 71 unit.
