Pemprov Banten Masuk Lima Besar Capaian MCP KPK

SERANG - Pemerintah Provinsi Banten berada di peringkat lima capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capaian ini selaras dengan misi pertama Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy dalam “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).”

Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021, indeks MCP tertinggi diraih Pemprov Jawa Barat (91,25), disusul Sulawesi Utara (91,12), Bengkulu (90,93), Bali (90,92), dan Banten (89,19).

Indeks capaian yang diraih Pemprov Banten meningkat dibanding Tahun 2020 sebesar 88,58.

Peringatan Hakordia 2021 dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Gedung KPK Jl. HR Rasuna Said Kav. C1 Jakarta Selatan, Kamis  (09/12) mengusung tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi.” 

Sejak diluncurkan pada 2018, setiap tahun indeks pencegahan korupsi Pemprov Banten terus mengalami peningkatan dan selalu berada di peringkat atas Nasional. Pada tahun 2020 indeks MCP Pemprov Banten sebesar 88,58. Data Korsupgah KPK RI, pada tahun 2019, capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi mencapai 82%. Sedangkan pada tahun 2018, capaian indeks MCP Pemprov Banten mencapai 69%.

Sebagai informasi, MCP Korsupgah KPK merupakan Monitoring Centre of Prevention (MCP) yang memberikan informasi capaian kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi  (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia yang meliputi 8 area intervensi. Yakni : Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, serta Manajemen Aset Daerah.

Pada tahun 2022, program MCP Korsupgah diperkuat dengan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).