Komisi I DPRD Lampung Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
Komisi I DPRD Provinsi Lampung menggelar RDP bersama OPD untuk membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Komisi I DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Lampung itu dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Ade Utami Ibnu, didampingi Sekretaris Komisi I Hanifah. Hadir pula anggota Komisi I, yakni Yusirwan, M. Rahmat Visa Ridi Arifin, Edward Rasyid, dan Mustika Bahrum.
Dalam rapat tersebut, Komisi I melakukan pendalaman terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pembahasan difokuskan untuk memastikan pelaksanaan APBD telah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil RDP akan menjadi salah satu bahan evaluasi dan rekomendasi Komisi I DPRD Provinsi Lampung dalam pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
