Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Terima Reses Komisi XII

Komisi XII DPR RI bersama DPRD dan Gubernur Lampung meninjau sejumlah SPBU serta menggelar koordinasi untuk mengawasi ketersediaan dan distribusi BBM.

Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Terima Reses Komisi XII
Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Putri Zulkifli Hasan di Provinsi Lampung, Jumat (9/10/2026).

Kunjungan tersebut difokuskan pada pengawasan sektor energi, terutama ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), guna memastikan pelayanan energi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan rombongan di Bandara Raden Intan II Lampung. Agenda kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke SPBU Pertamina Candimas Natar dan SPBU Pertamina CoDo Bypass Rajabasa.

Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi distribusi serta pelayanan BBM di kedua SPBU tersebut.

Kegiatan itu turut didampingi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala BPH Migas, serta jajaran direksi PT Pertamina.

Setelah peninjauan, rombongan mengikuti pertemuan dan rapat koordinasi di Ruang Sakai Sambayan Lantai III Kantor PLN UID Lampung. Forum tersebut mempertemukan Komisi XII DPR RI, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan sejumlah badan usaha milik negara untuk membahas penyelenggaraan sektor energi.

Pertemuan dihadiri Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

Melalui koordinasi lintas lembaga tersebut, pengawasan sektor energi diharapkan semakin efektif, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di Lampung.

Ketersediaan energi yang memadai dinilai penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta menjaga kelancaran pelayanan publik.