Pemprov Lampung Gandeng PKS Perkuat Ketahanan Keluarga

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung membuka ruang kolaborasi dengan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bipeka) DPW PKS Lampung untuk memperkuat program ketahanan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perempuan, anak, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.

Kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dengan Bipeka DPW PKS Lampung di ruang kerja Wakil Gubernur Lampung, Kamis (8/10/2026).

Jihan mengatakan ketahanan keluarga merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan Lampung. Menurutnya, keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia.

“Isu tentang ketahanan keluarga itu menjadi isu yang sangat penting dan kami juga di dalam RPJMD, begitu RPJMN juga, ketahanan keluarga menjadi prioritas pembangunan kami,” kata Jihan.

Dia mengatakan penguatan ketahanan keluarga dapat berdampak terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga kehidupan sosial. Sebaliknya, persoalan dalam keluarga dapat berkontribusi terhadap munculnya sejumlah persoalan sosial di masyarakat.

Jihan mencontohkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perundungan atau bullying sebagai persoalan yang perlu dicegah melalui penguatan keluarga.

Pemprov Lampung selama ini telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BKKBN, dalam menjalankan program yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.

Karena itu, Jihan menyambut baik rencana Bipeka DPW PKS Lampung untuk mendukung program pemerintah melalui jaringan kader dan komunitas yang dimiliki organisasi tersebut.

“Kita tidak selalu punya jangkauan tangan terhadap banyak hal, termasuk masyarakat di bawah. Itu yang mungkin kita perlu cross-linking program sinerginya,” ujarnya.

Menurut Jihan, sejumlah program yang ditawarkan Bipeka memiliki irisan dengan program Pemprov Lampung bersama BKKBN dan pemangku kepentingan lainnya.

“Teman-teman Bipeka masuk sebagai supporting program suksesnya program tersebut,” katanya.

Pemprov Lampung juga membuka peluang dukungan berupa narasumber dan fasilitas pemerintah untuk kegiatan yang dapat disinergikan. Namun, penggunaan fasilitas tersebut tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Berkenaan dengan kelas-kelas yang sudah disusun, nanti kami siap sifatnya kami siap untuk supporting, seperti narasumber atau hal-hal lain. Berkenaan dengan fasilitasi tempat, nanti bersurat saja,” kata Jihan.

Delapan Program Bipeka

Dalam audiensi tersebut, Bipeka DPW PKS Lampung memaparkan delapan program yang menyasar penguatan keluarga, perempuan, anak, kesehatan, serta pencegahan kekerasan.

Program tersebut meliputi Sekolah Ibu Sehat, Keluarga Cegah Stunting, Remaja Sehat dan Terlindungi, Keluarga Bebas Kekerasan, Sekolah Ayah Ibu, Konseling dan Edukasi, Kelas Pra Nikah, serta Keluarga Sehat.

Ketua Bipeka DPW PKS Lampung Yuni Karnelis mengatakan pihaknya ingin menjadi mitra pendukung pemerintah dalam menjalankan program-program tersebut, terutama melalui edukasi, kader, fasilitator, dan komunitas di tingkat masyarakat.

Bipeka DPW PKS Lampung, kata Yuni, memiliki jaringan di 15 kabupaten/kota yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan program di lapangan.

Jihan berharap sinergi tersebut tidak berhenti pada pertemuan, tetapi segera diwujudkan melalui program konkret yang menyentuh masyarakat.

Menurut dia, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk memperluas jangkauan pembangunan, terutama dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh, serta menjadi lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Pemprov Lampung menyatakan terbuka terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak sepanjang mendukung program pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga di daerah.