Pemkot Bandar Lampung Cari Lahan untuk Budidaya Ikan

BANDAR LAMPUNG — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung tengah menginventarisasi lahan milik pemerintah daerah yang berpotensi menjadi lokasi Program Budidaya Ikan Darat Tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Inventarisasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencari lahan yang memenuhi persyaratan program.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Kota Bandar Lampung Galih Anugerah FA mengatakan pihaknya telah bersurat kepada camat, lurah, dan OPD teknis untuk mendata aset lahan pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan.

“Kami sedang mengumpulkan beberapa referensi lokasi dari kecamatan, kelurahan, maupun OPD seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang memiliki halaman atau lahan luas dan belum terpakai,” kata Galih saat ditemui di kantornya, Senin (29/9/2026).

Menurut Galih, terdapat sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar lahan dapat ditetapkan sebagai lokasi program.

Lahan yang diusulkan harus merupakan aset pemerintah daerah dengan luas minimal 1.000 meter persegi untuk setiap titik. Lokasi juga harus memiliki sumber air tawar yang tersedia sepanjang tahun serta daya listrik minimal 2.200 watt.

Selain itu, budi daya akan menggunakan sistem bioflok tematik berbasis Recirculating Aquaculture System (RAS) yang dirancang untuk menghemat penggunaan air.

Lahan yang diusulkan juga harus bebas sengketa dan tidak berada di kawasan yang dilindungi, termasuk lahan sawah dilindungi (LSD), lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), maupun hutan lindung.

Fokus Ikan Nila dan Patin

Galih mengatakan program budidaya ikan darat tematik di Bandar Lampung akan memprioritaskan komoditas ikan nila dan patin.

“Di dalam program ini prioritas utamanya ikan nila dan patin. Budi daya ini disiapkan untuk menyuplai kebutuhan protein ikan ke dapur SPPG dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, agar stok protein untuk masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung pemenuhan sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk pelaksanaan fisik, pembangunan fasilitas dan sarana budi daya akan ditangani oleh KKP. Sementara Pemkot Bandar Lampung bersama masyarakat di tingkat kelurahan akan menjadi penerima manfaat sekaligus mengelola operasional budi daya.

“Hasil panen budi daya nantinya diserap langsung oleh SPPG, sehingga pemberdayaan masyarakat kelurahan berjalan dan perputaran ekonominya jelas,” kata Galih.

Namun, seluruh lokasi yang berhasil diinventarisasi belum langsung diajukan ke pemerintah pusat. DKP akan terlebih dahulu melaporkan hasil pendataan kepada pimpinan daerah untuk mendapatkan persetujuan.

“Setelah data lahan terkumpul, kami akan minta arahan dan izin dari Ibu Wali Kota serta Pak Sekda. Jika pimpinan sudah menyetujui lokasi-lokasinya, baru pengusulan resmi kami sampaikan ke kementerian,” ujarnya.