Mirza Klaim Ekonomi Desa Lampung Makin Menguat

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi dengan memperkuat ekonomi desa dan koperasi. Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,29 persen serta mendorong hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Mirza Klaim Ekonomi Desa Lampung Makin Menguat
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama ratusan kepala daerah lainnya mengikuti retret di Akmil Magelang | Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi daerah dengan memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Menurut dia, pendekatan pembangunan harus memberi ruang lebih besar bagi petani, koperasi, dan pelaku usaha lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Mirza saat membuka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026, Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung. Acara itu dihadiri kepala daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pelaku industri keuangan, asosiasi usaha, akademisi, dan pimpinan media.

Dalam paparannya, Mirza menyebut sektor pertanian menyumbang sekitar 28–30 persen terhadap perekonomian Lampung. Karena itu, menurut dia, kebijakan pembangunan perlu memberikan dukungan nyata kepada petani dan masyarakat perdesaan.

Ia menilai penguatan ekonomi seharusnya dimulai dari desa melalui koperasi dan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal, sebelum berkembang ke sektor industri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

“Pasal 33 itu menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa,” ujar Mirza.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan harga gabah dan pembatasan impor sejumlah komoditas pertanian. Menurut Mirza, kebijakan tersebut membantu meningkatkan keuntungan petani.

Ia menyebut keuntungan petani saat ini mencapai 48 persen dan pendapatan petani meningkat menjadi sekitar Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan. Namun, angka tersebut belum dirinci berdasarkan jenis komoditas, periode pengukuran, maupun kelompok petani yang menjadi dasar perhitungan.

“Ketika HET dinaikkan, harga beras naik? Iya naik, tapi naiknya di tangan petani. Keuntungan petani naik 30 persen. Hari ini keuntungan 48 persen, ada di petani,” katanya.

Mirza juga memaparkan sejumlah indikator yang disebutnya menunjukkan penguatan ekonomi Lampung. Ia menyatakan pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut mencapai 5,29 persen dan menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera pada periode yang disampaikan dalam pemaparannya.

Selain itu, ia menyebut tingkat kemiskinan di Lampung turun sekitar satu poin persentase dalam setahun. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat bawah.

Indikator lain yang disampaikan adalah kenaikan pembelian kendaraan baru sebesar 43 persen berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kenaikan terutama disebut terjadi pada kendaraan niaga, dengan truk meningkat 220 persen, van 123 persen, dan pikap 78 persen.

Mirza mengaitkan peningkatan tersebut dengan aktivitas logistik dan pergerakan ekonomi masyarakat. Ia juga menyinggung kenaikan transaksi hewan kurban serta perjalanan umrah sebagai indikator meningkatnya daya beli.

Meski demikian, angka-angka tersebut memerlukan penjelasan mengenai periode pembanding dan sumber data terperinci untuk memastikan keterkaitannya dengan perubahan pendapatan masyarakat.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Mirza menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan Lampung, seperti kelapa sawit, karet, kopi, tebu, dan kakao. Ia menyebut sekitar 55 persen potensi komoditas daerah tersebut belum diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah.

Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota menyelaraskan kebijakan untuk mendukung pengembangan fasilitas pengeringan hasil pertanian (dryer), sentra peternakan, kawasan industri beras rakyat, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi.

Menurut Mirza, pengolahan komoditas di daerah asal dapat memperluas peluang usaha, meningkatkan nilai jual hasil produksi, dan memperkuat keterlibatan masyarakat desa dalam rantai ekonomi.

“Kita sama-sama fokus ke desa. Desanya naik kelas. Saya yakin kalau ini dilakukan secara terorganisir, secara gotong royong, ini akan menjadi basis utama kita. Kita basisnya kuat, bisa tumbuh di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap penguatan koperasi, peningkatan produktivitas pertanian, dan hilirisasi komoditas dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.