Gubernur Mirza Minta Kapolda Baru Kawal Pembangunan Lampung

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga keamanan, mengawal program pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut Mirza, stabilitas keamanan menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kepolisian diharapkan tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendukung penyelesaian berbagai persoalan yang menghambat pembangunan daerah.

“Pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa rasa aman. Rasa aman akan lebih bermakna bila disertai dengan kesejahteraan,” kata Mirza dalam acara pisah sambut Kapolda Lampung dari Irjen Pol. Helfi Assegaf kepada Brigjen Pol. Yustan Alpiani di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat (16/10/2026).

Mirza menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian Kapolda baru, yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengawal program prioritas daerah, mendukung program pemerintah pusat, serta memperkuat pelayanan publik yang cepat dan akuntabel.

Ia menegaskan, koordinasi antara pemerintah provinsi, kepolisian, TNI, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan. Sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian bersama antara lain perbaikan infrastruktur jalan, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi komoditas, dan penyelesaian konflik pertanahan.

Mirza menilai Lampung memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa dan wilayah yang mencakup 15 kabupaten/kota, potensi pertanian dan perkebunan perlu dioptimalkan agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta nilai tambah produk lokal.

Ia mencontohkan perkembangan produksi jagung selama Helfi Assegaf menjabat Kapolda Lampung. Menurut Mirza, keterlibatan kepolisian dalam mendorong penanaman dan pembinaan petani berkontribusi terhadap penambahan luas lahan jagung hampir 70.000 hektare. Ia menyebut capaian tersebut turut mengangkat posisi Lampung dari peringkat kelima menjadi ketiga sebagai produsen jagung nasional.

“Ini yang luar biasa. Pengalaman beliau bisa dipakai di Provinsi Lampung dan memang benar-benar sangat dibutuhkan Lampung saat ini,” ujarnya.

Di sektor infrastruktur, Mirza menyoroti jaringan jalan provinsi sepanjang sekitar 1.700 kilometer yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, dan konektivitas antardaerah. Menurutnya, pembangunan dan perbaikan jalan membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Mirza juga mengapresiasi kinerja Helfi selama memimpin Polda Lampung. Ia menilai koordinasi antara kepolisian dan pemerintah daerah turut menjaga situasi keamanan tetap kondusif serta mendukung penanganan sejumlah persoalan hukum, termasuk pertambangan emas dan konflik pertanahan.

Dalam kesempatan itu, Mirza menyinggung 47 perkara pertanahan yang menjadi perhatian kepolisian. Kasus-kasus tersebut, termasuk perkara lama, membutuhkan penanganan serius karena berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

Ia turut mengapresiasi penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden yang diraih Polda Lampung serta apresiasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait pelayanan publik. Capaian tersebut diharapkan menjadi modal untuk meningkatkan kinerja kepolisian di bawah kepemimpinan baru.

Sementara itu, Helfi Assegaf mengatakan stabilitas keamanan selama masa tugasnya merupakan hasil kerja sama kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut terus berlanjut, terutama dalam penyelesaian konflik lahan.

Helfi menyebut penyelesaian perkara pertanahan yang sebelumnya dibahas dalam rapat dengar pendapat telah mencapai sekitar 50 persen, meningkat dari sekitar 45 persen saat rapat tersebut berlangsung.

Adapun Yustan Alpiani menyatakan komitmennya untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat secara optimal dan humanis. Ia juga berencana menyediakan nomor telepon khusus yang dikelola staf untuk menampung keluhan masyarakat.

Menurut Yustan, kepolisian akan memberi perhatian terhadap berbagai persoalan keamanan, mulai dari tindak pidana konvensional, kejahatan ekonomi, peredaran gelap narkoba, hingga konflik sosial agraria.

Ia meminta dukungan Forkopimda dan masyarakat agar semangat “Polisi Bersama Masyarakat” diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Pergantian kepemimpinan di Polda Lampung diharapkan memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan pemerintah daerah, terutama dalam menjaga keamanan, menyelesaikan persoalan hukum, dan mendukung pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.