Gubernur Lampung Dorong CSR Jadi Investasi Sosial

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong perusahaan mengubah pola program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari sekadar pemberian bantuan menjadi investasi sosial yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Menurut Mirza, dunia usaha harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Lampung. Karena itu, program CSR perlu diselaraskan dengan prioritas pemerintah agar memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Mirza dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program CSR di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (8/10/2026).

“Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak,” kata Mirza.

Dia mengatakan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan anggaran pemerintah. Keterlibatan sektor swasta diperlukan karena aktivitas dunia usaha menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Mirza menyebut perekonomian Lampung pada 2025 tumbuh 5,28 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah sektor, antara lain pertanian, industri, perdagangan, transportasi, serta informasi dan komunikasi.

“Dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena kalau pemerintah sendirian, tidak akan bisa jalan,” ujarnya.

CSR Didorong Masuk Program Desaku Maju

Mirza mencontohkan kolaborasi pemerintah dan perusahaan melalui program Desaku Maju. Program tersebut mencakup penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC), bed dryer, penguatan pendidikan vokasi, pengembangan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, hingga pembangunan jalan desa.

Peningkatan produktivitas pertanian melalui penggunaan PHC ditargetkan mencapai 15-20 persen.

Menurut Mirza, program pemerintah dapat diperkuat dengan dukungan CSR perusahaan. Salah satu bentuk kolaborasi yang dicontohkan adalah bantuan mesin pakan dan DOC ayam untuk melengkapi program PHC, dryer, dan vokasi.

Integrasi program tersebut dalam satu kawasan dinilai dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus memperkuat perekonomian desa.

Selain sektor pertanian, Mirza mendorong dunia usaha terlibat dalam pengembangan desa wisata budaya. Pemerintah Provinsi Lampung telah memilih sejumlah desa budaya untuk dikembangkan dengan menghidupkan kembali identitas, sejarah, produk masyarakat, serta ekonomi kreatif berbasis budaya.

Forum CSR diharapkan ikut mengambil peran dalam pengembangan desa-desa tersebut.

Pemprov Siapkan Planbook CSR 2026-2030

Pemprov Lampung juga telah menyusun Planbook CSR 2026-2030 sebagai acuan untuk menyelaraskan kontribusi dunia usaha dengan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen tersebut diharapkan memberikan kepastian arah program, memperkuat keterpaduan kegiatan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan CSR.

Dalam skema tersebut, pemerintah daerah berperan menyediakan arah pembangunan, data, regulasi, dan fasilitasi. Sementara dunia usaha dapat berkontribusi melalui sumber daya, inovasi, teknologi, keahlian, jaringan, dan program CSR.

Mirza mengatakan perubahan paradigma CSR menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan diperlukan agar program perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Provinsi Lampung. CSR tidak diarahkan sebagai kegiatan tambahan perusahaan, tetapi menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan daerah,” katanya.

Dia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dengan semangat Sakai Sambayan, yakni saling membantu dan menguatkan dalam pembangunan.

“Karena pembangunan bukan tentang siapa yang bekerja paling banyak. Pembangunan adalah tentang bagaimana kita bergerak bersama. Itulah Sakai Sambayan dan itulah semangat yang ingin kita hidupkan dalam Forum CSR,” ujar Mirza.