Karhutla Way Kambas, Pemadaman Terkendala Akses Air

BANDAR LAMPUNG – Pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, masih menghadapi kendala akses sumber air, vegetasi rapat, serta keterbatasan peralatan dan logistik. Setelah berlangsung selama 24 hari sejak 25 September 2026, sekitar 30 hektare area masih terindikasi terbakar atau berasap berdasarkan pemantauan pada 18 Oktober.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta penanganan dipercepat dan upaya pencegahan diperkuat hingga tingkat desa untuk menekan risiko munculnya titik api baru di tengah kondisi cuaca yang diperkirakan masih kering dan panas.

“Penanganan bencana tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Semangat kolaborasi itu harus kita dorong, dengan koordinasi yang baik bersama TNI, Polri, relawan, serta masyarakat di desa, kabupaten, kota, dan kecamatan,” kata Mirzani dalam konferensi pers di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Lampung, Senin (19/10/2026).

Berdasarkan laporan penanganan hingga 18 Oktober, pemadaman darat di kawasan TNWK telah menjangkau sekitar 192 hektare. Sementara itu, operasi water bombing telah dilakukan sedikitnya 923 kali dengan estimasi area yang terkena siraman mencapai sekitar 124 hektare.

Pemantauan menggunakan drone pada pukul 17.00 WIB menunjukkan area yang masih terindikasi terbakar atau berasap diperkirakan mencapai 30 hektare. Sebarannya meliputi titik B sekitar 3 hektare, titik C sekitar 13 hektare, dan titik D sekitar 14 hektare.

Empat tim darat dikerahkan untuk memantau kondisi menggunakan drone, melakukan pemadaman di Rawa Gelam dan titik B, serta membuka jalur sekitar enam kilometer menuju titik D.

Namun, upaya tersebut menghadapi sejumlah hambatan. Vegetasi yang rapat menyulitkan akses ke titik api, sedangkan sumber air dari Sungai Way Pegadungan berjarak sekitar 1,5 kilometer dari lokasi kebakaran. Keterbatasan peralatan dan logistik turut memengaruhi operasi pemadaman.

Untuk memperkuat penanganan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan peralatan pemadaman yang direncanakan didistribusikan kepada sekitar 350 personel satuan tugas darat. Pemerintah Provinsi Lampung juga berharap adanya tambahan helikopter untuk memperkuat pemadaman melalui jalur udara.

Operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan BPBD Lampung bersama BNPB dan BMKG pada 11–13 Oktober juga belum dapat dilanjutkan. Selama tiga sorti penerbangan dengan total durasi 6 jam 16 menit, sebanyak 3.000 kilogram natrium klorida (NaCl) digunakan sebagai bahan semai. Operasi dihentikan pada 18 Oktober karena tidak ditemukan awan potensial yang memenuhi syarat penyemaian.

Kondisi tersebut membuat pemantauan dan pencegahan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung Aswarodi menjelaskan, pemantauan titik panas dilakukan melalui citra satelit, aplikasi Pusdalops, serta laporan masyarakat dan BPBD kabupaten/kota.

Data satelit diperbarui dua kali sehari, sekitar pukul 08.00 dan 20.00 WIB. Hasil pemantauan malam yang dirilis pagi hari rata-rata menunjukkan 30–60 titik panas, sedangkan hasil pemantauan siang yang dirilis malam hari berkisar 80–100 titik.

Aswarodi mengingatkan, titik panas tidak selalu menandakan kebakaran karena dapat berasal dari suhu panas maupun aktivitas pembakaran terkendali. Karena itu, data satelit perlu diverifikasi melalui laporan dan pemeriksaan di lapangan sebelum menjadi dasar tindakan.

Mirzani meminta pola persebaran titik panas digunakan untuk memetakan wilayah yang berulang kali mengalami indikasi kebakaran. Hasil pemetaan tersebut perlu disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota agar diteruskan hingga tingkat desa, sehingga pencegahan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat juga diminta meningkatkan sosialisasi untuk mencegah pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara membakar selama cuaca kering.

Kebakaran di Menggala dan Lampung Tengah

Selain di Way Kambas, pemerintah menangani kebakaran di sekitar gerbang Tol Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, serta lokasi pembuangan sampah di kawasan kilometer 132B Tol Lampung Tengah, Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar.

Kebakaran di Menggala pada 16 Oktober berhasil dikendalikan pada malam hari dan dilanjutkan dengan pendinginan untuk mencegah api kembali menyala.

Sementara itu, kebakaran di lokasi pembuangan sampah berdampak pada area sekitar 1,5 hektare. Tidak ada laporan korban jiwa maupun bangunan terdampak.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengoordinasikan dukungan personel dan armada pemadam dari sejumlah daerah. Bantuan meliputi dua unit mobil pemadam dari Bandar Lampung serta masing-masing satu unit dari Metro, Lampung Selatan, dan Pesawaran, ditambah satu unit ekskavator.

Ekskavator digunakan untuk mengurai dan membolak-balik tumpukan sampah agar petugas dapat menjangkau sumber api yang masih membara di bagian dalam.

Kualitas Udara dan Aktivitas Gunung Anak Krakatau

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Riski Sofyan melaporkan, hasil pengukuran kualitas udara di Bandar Lampung dan sekitarnya masih berada di bawah ambang batas baku mutu berdasarkan tujuh parameter Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang diperiksa.

Berdasarkan pembaruan pukul 09.00 WIB pada 19 Oktober 2026, kualitas udara dinyatakan masih dapat diterima untuk kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta menjaga lingkungan dan menerapkan langkah perlindungan kesehatan, terutama bagi kelompok sensitif.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung Aswarodi melaporkan empat erupsi berdurasi pendek Gunung Anak Krakatau pada 18 Oktober 2026. Berdasarkan koordinasi dengan pos pengamatan dan relawan di Pulau Sebesi serta Pulau Tejang, abu vulkanik dilaporkan belum mencapai kedua pulau tersebut. Kondisi gelombang juga dilaporkan masih normal.

Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api dan mengimbau masyarakat mengikuti informasi serta rekomendasi resmi dari otoritas terkait.

Mirzani menegaskan, seluruh unsur pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat harus tetap siaga hingga musim hujan tiba. Selain mempercepat pemadaman, pemerintah juga meminta informasi penanganan bencana disampaikan secara berkala agar masyarakat memperoleh perkembangan yang akurat.

Pemetaan titik panas, patroli kawasan rawan, dan koordinasi lintas daerah diharapkan membantu mempercepat penanganan sekaligus menekan risiko kebakaran berulang di Lampung.