Egi Tawarkan Strategi Baru Tarik Investasi Daerah
Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengusulkan kalibrasi kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat investasi. Fokusnya meliputi kepastian regulasi, integrasi data tata ruang, pembiayaan infrastruktur, dan hilirisasi yang melibatkan UMKM.
LAMPUNG SELATAN — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendorong penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat investasi yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Gagasan tersebut disampaikan Egi yang juga menjabat Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengoptimalkan Potensi Investasi Daerah Melalui Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah” yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).
Dalam forum tersebut, Egi menawarkan konsep “kalibrasi kolaborasi” untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah, terutama dalam menyiapkan ekosistem investasi yang lebih pasti dan efisien.
Menurut Egi, besarnya potensi sumber daya alam tidak otomatis menarik investor apabila tidak didukung kepastian tata ruang, ketersediaan lahan, infrastruktur, tenaga kerja, serta regulasi yang jelas.
“Investasi tidak akan menggerakkan suatu daerah hanya karena memiliki potensi alam yang berlimpah. Modal akan hadir di daerah yang memiliki birokrasi sederhana, tidak rumit, dan yang paling penting memberikan kepastian regulasi,” ujar Egi.
Ia menilai promosi potensi daerah perlu diikuti kesiapan pemerintah dalam mengatasi hambatan investasi. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan kebijakan, sistem perizinan, serta dukungan infrastruktur agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis.
Sejumlah persoalan yang disoroti Egi meliputi kesesuaian data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), integrasi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), serta proses persetujuan lingkungan.
Selain itu, keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi tantangan dalam membangun infrastruktur pendukung investasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Egi mengusulkan integrasi data spasial secara real-time, penguatan skema pembiayaan infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta pemberian insentif hilirisasi berbasis kinerja bagi daerah yang mampu menghubungkan industri dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar potensi daerah dapat dipetakan secara lebih akurat dan dipertemukan dengan investor yang sesuai.
Lampung Selatan Bidik Investasi Pariwisata dan Agro
Egi mengatakan, Lampung Selatan memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan untuk menarik investasi, mulai dari sektor pertanian dan pariwisata hingga pemanfaatan posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra.
Ia menyebut sekitar 70 persen wilayah Lampung Selatan merupakan kawasan pertanian. Kabupaten tersebut juga memiliki garis pantai sekitar 250 kilometer yang dinilai dapat mendukung pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi terkait.
“Kami tidak ingin investasi yang masuk hanya sekadar masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut benar-benar menciptakan impact ekonomi bagi daerah,” kata Egi.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, lanjutnya, turut mendorong pengembangan pariwisata edukasi berbasis agro yang disesuaikan dengan karakter wilayah sebagai daerah pertanian.
Pembenahan infrastruktur dan akses menuju kawasan potensial juga dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor tersebut, meskipun pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal.
Egi berharap Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meningkatkan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi unggulan, menyusun pemetaan investasi, serta membuka akses jejaring dengan calon investor.
“Kalau negara ini ingin investasinya tumbuh besar, harapan kami, Kementerian Investasi bisa turun lebih intensif membantu daerah, memberikan gambaran potensi, membuka akses jejaring, dan memberikan perspektif yang lebih luas bagi kami di daerah,” tuturnya.
Egi menegaskan, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai penanaman modal. Investasi juga perlu memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.











