BPKP & Pemprov Lampung Sepakat Awasi Ketat Infrastruktur 2026

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menyepakati penguatan pengawasan strategis pada sektor infrastruktur tahun 2026.

Langkah ini dipandang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih progresif, efisien, dan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (13-1-2026). Pertemuan ini sekaligus menjadi forum penyampaian wrap-up hasil pengawasan BPKP selama enam bulan terakhir.

Agus Setiawan menjelaskan, dari berbagai sektor yang diawasi, BPKP menyoroti infrastruktur serta ketahanan pangan di sektor pertanian karena dinilai paling berdampak langsung terhadap perekonomian Lampung. BPKP menemukan sejumlah celah perbaikan yang masih dapat dioptimalkan, mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi anggaran, hingga penguatan tata kelola.

Dalam laporan pengawasan tersebut, BPKP akan menyampaikan rekomendasi strategis yang mencakup penguatan sektor hulu pertanian, pengelolaan dan akses pasar hasil panen, hingga hilirisasi pembiayaan serta tata kelola pemerintahan daerah. Pada 2025, pengawasan difokuskan pada sektor pertanian, sementara pada 2026 akan diperluas dengan penekanan kuat pada sektor infrastruktur.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyambut baik dukungan BPKP dan menegaskan bahwa pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. BPKP diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas, mencegah potensi penyimpangan, dan memastikan pembangunan Lampung berjalan berkualitas.