APBD Lampung 2027 Fokus Hilirisasi dan Ekonomi Desa

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mempercepat pemerataan pembangunan desa.

Arah kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Kamis (22/10/2026). Rapat tersebut membahas jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027.

Dalam kesempatan itu, gubernur mengapresiasi berbagai pandangan, saran, dan pertanyaan fraksi DPRD sebagai bahan penyempurnaan rancangan anggaran daerah.

Menurutnya, APBD tidak semata-mata menjadi instrumen pengelolaan keuangan, tetapi juga menentukan arah pembangunan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah dokumen pembangunan, keberpihakan, sekaligus cerminan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat Lampung,” demikian pesan gubernur yang disampaikan dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan, kebijakan anggaran harus menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hilirisasi Jadi Strategi Ekonomi Lampung

Pemprov Lampung menempatkan hilirisasi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.

Potensi pertanian dan perkebunan dinilai perlu didukung industri pengolahan, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar agar produk lokal tidak hanya dijual sebagai bahan mentah.

Melalui penguatan hilirisasi, pemerintah daerah berharap komoditas unggulan Lampung dapat menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi, memperluas peluang usaha, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengembangan industri pengolahan juga diharapkan memperkuat daya saing produk Lampung di pasar nasional maupun global.

Program Desaku Maju Berlanjut pada 2027

Selain hilirisasi, Pemprov Lampung akan melanjutkan program Desaku Maju pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi perdesaan dan pemerataan pembangunan.

Program tersebut bertumpu pada empat pilar, yakni peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia desa, serta percepatan konektivitas infrastruktur.

Pada sektor pertanian, pemerintah mendorong pemanfaatan pupuk hayati cair untuk mendukung produktivitas secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kesuburan tanah, menekan biaya produksi, dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk sintetis.

Pemprov Lampung juga mendorong pemanfaatan bed dryer atau mesin pengering hasil pertanian untuk menjaga kualitas panen dan mengurangi kehilangan hasil pada tahap pascapanen.

Teknologi pengeringan tersebut diharapkan membantu petani mempertahankan mutu komoditas sehingga memiliki peluang memperoleh nilai jual yang lebih baik.

Di bidang sumber daya manusia, pelatihan vokasi berbasis desa diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja. Program ini diharapkan memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif.

Sementara itu, pembangunan dan penanganan jalan serta jembatan menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah. Infrastruktur yang memadai dibutuhkan untuk memperlancar distribusi barang, memperkuat rantai pasok, dan menghubungkan sentra produksi dengan pusat perdagangan.

Keempat pilar tersebut diharapkan saling mendukung dalam membangun ekonomi desa yang produktif sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Masukan DPRD Jadi Bahan Penyempurnaan

Dalam pembahasan Raperda APBD 2027, Pemprov Lampung menyatakan seluruh pandangan fraksi DPRD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran.

Pemerintah daerah akan mencermati berbagai masukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan mendukung penyusunan anggaran yang realistis, tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga menekankan pentingnya hubungan konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan kebijakan anggaran. Perbedaan pandangan, menurutnya, perlu dikelola melalui dialog dan sikap saling menghormati dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

Melalui Raperda APBD 2027, Pemprov Lampung berharap pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan nilai tambah komoditas, penguatan ekonomi desa, dan pemerataan hasil pembangunan hingga ke wilayah perdesaan.