Gubernur Lampung Ajak LPM Perkuat Ekonomi Desa

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ajakan itu disampaikan Mirza saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPM Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (21/10/2026).

Mirza mengatakan, Lampung memiliki jumlah penduduk hampir 9,6 juta jiwa, dengan sekitar 70 persen di antaranya tinggal di wilayah perdesaan dan bekerja di sektor pertanian. Namun, besarnya potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan dinilai belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut dia, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pola perputaran uang. Mirza menyebut sekitar 70 persen uang yang beredar di desa mengalir ke perkotaan, sedangkan hanya 30 persen yang tetap berputar di desa.

Kondisi tersebut, kata dia, perlu diatasi melalui penguatan ekonomi lokal dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian agar nilai tambah komoditas dapat dinikmati masyarakat di daerah penghasil.

Lampung memiliki sejumlah komoditas unggulan, seperti singkong, padi, dan jagung. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi desa apabila didukung pengolahan hasil pertanian dan pemberdayaan masyarakat.

“Pemerintah hanya berfungsi sebagai pendorong dan penginisiasi. Oleh karena itu, salah satu cara adalah berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya komponen masyarakat, termasuk LPM,” ujar Mirza.

Ia menjelaskan, Pemprov Lampung telah menyiapkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat yang dapat disinergikan dengan peran LPM. Program tersebut meliputi pembuatan pupuk organik mandiri di 2.000 desa, pembagian 500 unit pengering hasil panen atau bed dryer, serta pelatihan inovasi bagi ribuan pemuda desa.

Pemprov Lampung juga mendorong pembangunan jalan lingkungan desa melalui skema swakelola berbasis kelompok masyarakat.

Di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah provinsi mengembangkan program Satu Desa Satu Sarjana dan Satu Desa Satu Hafiz.

Mirza meyakini, kolaborasi lintas elemen masyarakat yang disertai penguatan hilirisasi komoditas lokal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 8 hingga 9 persen pada tahun mendatang.

Ia berharap LPM dapat berperan aktif menyerap aspirasi warga, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta menggerakkan partisipasi dalam pembangunan desa.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, LPM memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat.

Menurut Doli, LPM sejak awal dibentuk untuk tumbuh bersama masyarakat desa. Karena itu, kepengurusan LPM di daerah perlu membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh warga.

“Posisi LPM bukan sebagai subordinat, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah,” kata Doli.

Selain terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, Doli mendorong pengurus LPM turut berkolaborasi dalam menangani persoalan sosial, termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama aparat kepolisian dan TNI serta upaya mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat.