PESISIR BARAT-Pj. Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Bambang Sumbogo, didampingi Pj. Ketua TP-PKK Pesibar, Ny. Mislaila Bambang Sumbogo, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kunjungan kerja Ke Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (13/4).

Kunjungan kerja tersebut dipusatkan di ruang Rapat Terbatas Sekretariat Pemkab OKU Selatan dan disambut langsung oleh Wakil Bupati OKU Selatan, Sholehien Abuasir, Sekkab, dan para kepala OPD dilingkungan Pemkab OKU Selatan.

Dalam paparannya, Bambang mengatakan Pesibar sebagai kabupaten yang berada di tengah-tengah antara Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat (Lambar), dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, tentunya terdapat sejumlah kendala perlu ditangani secara bersama khususnya dibidang transportasi.

"Daerah kami berada di tengah, karena itu saat ada musibah maka tentunya akan meminta bantuan dari kabupaten tetangga, baik Lambar, Tanggamus, Kaur maupun OKU Selatan," ucap Bambang.

Menurutnya, kerjasama dimaksud sudah lebih dulu dilakukan dengan Kabupaten Tanggamus, Lambar, dan Kaur. "Kami sudah menyatukan persepsi terkait permasalahan ini, dan tentunya kami berharap dengan OKU Selatan juga demikian," jelasnya.

Selain itu, di bidang masalah pariwisata, pihaknya menginginkan destinasi wisata yang ada di Pesibar dan OKU Selatan bisa terintegrasi.

Nantinya wisatawan yang berkunjung ke Pesisir Barat bisa diarahkan untuk berkunjung ke Danau Ranau yang ada di OKU Selatan, terlebih lagi Bandar Taufiq Kiemas juga kembali mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat untuk angkutan pariwisata, dengan rute Krui-Bengkulu-Radin Intan, sehingga ini menjadi daya dukung pariwisata yang ada.

Wakil Bupati OKU Selatan juga berharap, mudah mudahan Silaturahmi  bisa terjaga dengan baik,dan dapat  menindak lanjuti kerja sama dalam berbagai bentuk kerja sama yang positif untuk kedua kabupaten tersebut.

Kunker tersebut juga diikuti Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pariwisata (Dispar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perikanan, Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Kabag hukum.