Kategori

Regional     Pesisir Barat    

Rabu, 08 Desember 2021, 20:49 WIB

Wakil Bupati Pesisir Barat Serahkan DIPA 2022

NOVAN ERSON Penulis
Novan Erson
Wakil Bupati Pesisir Barat Serahkan DIPA 2022

Foto: Istimewa

PESISIR BARAT - Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal diwakili Wakil Bupati  A. Zulqoini Syarif menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 sekaligus penandatanganan fakta integritas, di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lampung Barat, Rabu (08/12).

A. Zulqoini Syarif menyampaikan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Beanja Negara (APBN) T 2022, yang telah disahkan pada 27 Oktober Tahun 2021 dengan tema kebijakan fiskal dan APBN Tahun 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 'Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural'.

Berdasarkan tema tersebut pemerintah pusat menetapkan pokok-pokok kebijakan fiskal seperti, pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi, program perlindungan sosial yang memperkuat pondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM, dunia usaha agar mampu bangkit kembali, produktivitas dengan implementasi reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja, reformasi fiskal  optimalisasi pendapatan dan penguatan spending better, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, serta inovasi pembiayaan dalam rangka konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan.

"Penerimaan alokasi dana transfer Pesisir Barat Tahun 2022 ini mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021. Penyebabnya menurunnya penerimaan negara karena kondisi perekonomian yang terguncang akibat pandemi COVID-19 di Indonesia bahkan dunia yang menyebabkan pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan merasionalisasi besaran alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam struktur APBN Tahun 2022 dengan proporsi bagi daerah yang disesuaikan antara pendapatan negara dengan jumlah daerah di Indonesia dengan rasio tertentu," ujar Zulqoini.

Berdasarkan penyampaian Menteri Keuangan (Menkeu) bahwa pemerintah secara umum menetapkan kebijakan TKDD Tahun 2022 yang diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah, dengan arah kebijakan melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian dan lembaga dan TKDD terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

"Selain itu melanjutkan kebijakan penggunaan dana transfer umum untuk peningkatan infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah dan pembangunan SDM pendidikan. Melanjutkan kebijakan penyaluran dana bagi hasil, dengan memperhatikan kinerja daerah, yang ditujukan dengan penyampaian dokumen syarat salur Dana Bagi Hasil (DBH)," papar Zulqoini.

"Meningkatkan efektifitas penggunaan dana transfer khusus, penyaluran DAK fisik berbasis kontrak dan DAK non fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, mendukung perbaikan kualitas layanan. Serta menggunakan DD sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan COVID-19 dan mendukung sektor lain yang menjadi prioritas," imbuhnya.

Masih kata Zulqoini, dengan disepakatinya anggaran DIPA tersebut, pihaknya mengingatkan dalam menggunakan DIPA dan TKDD Tahun 2022 dengan baik sehingga memberikan manfaat sebesar- besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Pesisir Barat.

Acara tersebut juga dihadiri Kepala KPPN Liwa Ma'ruf, Staf Ahli Bupati Lambar Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ronggur S Tobing, forkopimda Pesisir Barat-Lambar, seluruh OPD Pesisir Barat dan Lambar.

 

 

Berita Lainnya

Ini Doa Umar Ahmad 11 Tahun Lalu yang Dikabulkan Allah
Jumat, 27 Mei 2022, 19:37 WIB

Dukung Kelestarian Perusahaan Perlu Strategi Pengelolaan SDA

BANDARLAMPUNG -  Untuk mendukung kelestarian perusahaan di Indonesia maka diperlukan suatu strategi pengelolaan yang tepat

Jumat, 27 Mei 2022, 19:33 WIB

Pemkot Bandarlampung Groundbreaking Gedung MPP

BANDARLAMPUNG – Pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Bandarlampung resmi dimulai. Ditandai dengan groundbreaking

Jumat, 27 Mei 2022, 19:32 WIB

Tjahjo Kumolo Minta Wali Kota Bawa Birokrasi Pemerintah Daerah ke Arah Digital

BANDARLAMPUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo berpesan kepada kepala daerah

Jumat, 27 Mei 2022, 13:55 WIB

Begal di Tulangbawang Todongkan Senpi ke Korban, Pelaku Berhasil Dibekuk

TULANGBAWANG – Ferdi Sumarjianto (21), karyawan PT Indo Lampung Perkasa (ILP), warga Kampung Dentemakmur, Kecamatan Denteteladas,