Upaya Pemkab Pesisir Barat Bangun Jaringan Listrik di Bangkunat Terhalang BBTNBBS
Kepala DPMPTSP Pesisir Barat, Jon Edwar (Foto: Novan Erson/monologis.id)

PESISIR BARAT - Upaya keras Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat. Lampung, untuk mewujudkan cita-cita membuka keterisoliran empat pekon di wilayah Wayharu Kecamatan Bangkunat terus mengalami hambatan.

Salah satunya berkaitan dengan getolnya upaya Pemkab Pesisir Barat melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memasukkan jaringan listrik PLN ke wilayah tersebut.

Dimana berbagai upaya yang sudah dilakukan sejak awal kepemimpinan Bupati Agus Istiqlal itu, mulai dari berkoordinasi dengan kementrian terkait, PT. PLN (Persero) Lampung, hingga ke Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS), hingga saat ini belum menemukan titik terang.

Kepala DPMPTSP, Jon Edwar, saat dikonfirmasi, Senin (30/11), mengatakan bahwa pada prinsipnya pihak PT. PLN sebagai pelaksana sejak awal sudah merespon rencana dimaksud dengan cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan kesiapan pihak PLN untuk memobilisasi tiang dan kabel besar disepanjang akses menuju dan didalam wilayah Wayharu.

"PLN cukup berantusias terhadap rencana dan upaya kita (Pemkab Pesisir Barat) membuka keterisoliran Wayharu dari bidang energi," kata Jon.

"Karena memang rencana Pemkab Pesisir Barat terkait hal itu, sangat selaras dengan program Lampung Terang," tambah Jon.

Hanya saja, pihak BBTNBBS hingga saat ini tidak bersedia memberikan izin melintasi jalur sebagai akses mobilisasi jaringan. Bahkan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan jaringan Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah 20KV sepanjang kurang lebih 44,5 KM di kawasan TNBBS, antara PT. PLN dengan BBTNBBS yang sudah dilakukan pada 2017 lalu, yang pada 2019 lalu dibatalkan.

"Kemudian pembatalan PKS tersebut dipertegas dengan Surat Persetujuan Adendum PKS dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) pada 30 Juni 2020 yang membatalkan areal jalur perluasan jaringan 10 KM ke Marga Wayharu," kata papar Jon.

Dalam hal itu, lanjut Jon, Kemen-LHK justru merekomendasikan agar penyediaan tenaga listri di wilayah Marga Wayharu dilakukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menyikapi hal tersebut, Jon menegaskan bahwa jika penyediaan kebutuhan listrik untuk masyarakat Wayharu disiasati melalui pembangunan PLTS komunal sesuai yang direkomendasikan oleh Kemen-LHK, maka bisa dipastikan tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi listrik sehari-harinya.

"Pembangunan PLTS bisa saja dilakukan. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah PLTS tidak efisien dan PLTS sudah bisa dipastikan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Wayharu. Padahal sebagai masyarakat Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Republik Indonesia mereka juga sangat berhak merasakan itu," pungkasnya.