Pospera Tulangbawang Barat Kembali Peringatkan Pemkab Soal Pasar Pulungkencana
Firmansyah (Foto: Dirman/monologis.id)

TULANGBAWANG BARAT - Pospera Tulang Bawang Barat, Lampung kembali peringatkan pemerintah daerah setempat terkait pekerjaan akhir proyek pembangunan pasar Modern Pulungkencana.

Ketua Pospera Tulangbawang Barat Dedi Priyono menegaskan, meski persoalan proyek garapan PT Brantas Abipraya senilai Rp77 miliar telah dibahas dalam rapat Komisi III DPRD Tulangbawang Barat, organisasi bentukan Aktivis 98 tersebut tidak melihat ada keseriusan legislatif setempat dalam melaksanakan fungsi pengawasan semestinya.

"Saya pikir masyarakat terus mengamati perkembangan persoalan proyek pasar Pulungkencana. Kita tahu DPRD Tulangbawang Barat melalui Komisi III sudah mendengarkan pemaparan dari dinas PUPR dalam rapat beberapa waktu lalu. Bahkan Ketua Komisi III berasumsi dari rapat itu bisa memenjarakan pihak Manajemen Konstruksi (MK) sebagai konsultan pengawas," kata Dedi kepada monologis.id, Senin (21/06/) 

Menurut Dedi, statemen keras Ketua Komisi III DPRD Tulangbawang Barat yang hendak mempidanakan konsultan pengawas MK, lantaran diduga kurang bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya di proyek tersebut, justru berbanding terbalik dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Tulangbawang Barat. 

"Kita kaget dengar Ketua Komisi III DPRD ancam Penjarakan MK, seharusnya tidak terkesan berpihak kemanapun. DPRD sudah dengar paparan Dinas PUPR, kemudian panggil pihak MK dan Brantas Abipraya, semua didengarkan dahulu, baru selanjutnya ada solusi dengan tujuan perbaikan. Kalau bicara persoalan pidana, saya pikir pihak MK bisa jadi pelapor di APH atau bahkan bisa langsung ke KPK, ini menurut saya ya, sebab bisa saja MK pegang semua Dokumen dan tahu oknum-oknum yang terlibat. Jadi sebagai masyarakat Tulangbawang Barat kita berharap Pasar Pulungkencana bisa diperbaiki sesuai harapan," jelasnya.

Tanggung Jawab

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Firmansyah saat dikonfirmasi mengaku masih bertanggung jawab pada kontrak pertama proyek pasar Pulungkencana. 

"Kalau PPK itu saya sampai selesai, tetapi dengan kontrak pertama atau awal saja. Jadi, Sebenarnya sekarang pun masih tanggung jawab saya pekerja-pekerjaan yang belum tuntas," kata Firman. 

Menurut Firmansyah yang saat ini telah menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tulangbawang Barat, bahwa saat ini apa yang terjadi di pasar Pulungkencana, sudah bukan wewenangnya. 

"Apa yang terjadi disana detailnya lebih paham lah Pak Rihmi, Sumardi, dan Kepala Dinas PUPR. Pekerjaan itu kan ada beberapa tahap, jadi saya cuma menangani yang tahap awal saja yang kontrak bersama PT Brantas," ungkapnya.

Selanjutnya, kata Firman, saat ini diketahuinya tinggal perbaikan-perbaikan saja yang masih perlu dilakukan pada kontrak tahap awal. 

"Jadi, jika masih ada kekurangan-kekurangan dalam pembangunan, maka itukan ada jaminan saat Kontrak, yang mana pihak terkait harus memperbaiki atau bekerja hingga pekerjaan benar-benar tuntas." pungkasnya 

Rusliadi selaku konsultan teknis MK dihubungi Senin (21/06) malam mengungkapkan, terkait rekomendasi perbaiki sejak awal sudah disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan pasar Pulungkencana. 

"Apa yang harus diperbaiki itu sudah kami sampaikan dengan Brantas, Owner yaitu Dinas PUPR dan Komisi III DPRD, sejak awal sudah kami surati. Bicara surat itu ditindak lanjuti atau tidak, itu kami tidak mengerti. Jadi kalau kami mau keras menghentikan sejak awal bukan tugas kami sebagai eksekutor, itu seharusnya pemilik pekerjaan yang harus lebih tegas mengeksekusinya. Kenapa MK tidak turun saat BPKP Audit bersama UBL, karena MK tidak dilibatkan BPKP secara resmi, dan MK hanya sebatas diajak oleh Owner tanpa bersurat resmi untuk Audit dengan tujuan tertentu," pungkasnya.