MTsN 2 Raman Utara Lampung Timur Diduga Pungli Sampul Raport
Foto: Muklis/monologis.id

LAMPUNG TIMUR - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang sekolah dilarang pungutan biaya pendidikan sepertinya tak berlaku di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Raman Utara, Lampung Timur.

Madrasah itu diduga tetap melakukan pungutan liar (pungli) dengan dalih pembelian sampul raport sebesar Rp80 Ribu terhadap 195 siswa kelas VII.

Kepala Tata Usaha MTs N 2 Raman Utara, Katiman membenarkan pungutan tersebut. “Ya, itu kebijakan ibu kepala madrasah karena dana BOS 2021 untuk sekolah kami ada pemangkasan dari pusat sebesar Rp123 juta,” kata dia di ruang kerjanya, Sabtu (09/10).

Katiman mengaku, Kepala MTs N 2 Raman Utara Lenny Darnisah tidak pernah melakukan musyawarah dengan jajarannya maupun wali murid terkait pungutan itu.

"Kemarin ada beberapa wali murid yang menanyakan langsung kepada saya terkait penarikan dana ini, saya jawab itu kebijakan kepala madrasah," ungkapnya.

Menurutnya, pihak sekolah juga melakukan pungutan terhadap siswa kelas IX.

“Itu untuk sampul ijazah sebesar Rp100 ribu per siswa. Jumlahnya ada 175 siswa,” ungkapnya.

Praktisi hukum Adi Surya menyayangkan pungutan di sekolah masih terjadi.

“Kepala Madrasah sudah menciderai dunia pendidikan, apalagi kita masih menghadapi musim pandemi seperti sekarang ini, dengan adanya dana bantuan dari pemerintah diharapkan dunia pendidikan terbebas dari KKN dan meringankan beban wali murid,” kata Ketua Bidang Hukum Pijar Keadilan Demokrasi.

Adi meminta instansi terkait segara menindaklanjuti permasalahan pungli ini.

“Kan sudah jelas ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang peruntukannya untuk mendanai kegiatan di sekolah atau madrasah," pungkasnya.